Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan memberikan tanggapannya terhadap kenaikan harga beras yang semakin signifikan, bahkan disebut-sebut sebagai harga tertinggi dalam sejarah.
Menurutnya, situasi ini merupakan akibat dari kegagalan pemerintah dalam mengelola produksi beras dan tata kelola beras secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir.
“Kita menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak bisa memberi solusi atas kenaikan harga beras bahkan hanya menyalahkan perubahan cuaca, sehingga produksi berkurang dan harga beras menjadi naik,” ujarnya, Senin (4/3/2024).
Menurutnya, alasan utama dari penurunan produksi adalah laju alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian yang terus meningkat.
Selain itu, ia mengungkapkan, adanya penurunan produktivitas padi dan beras akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan.
Rosihan juga menyoroti kebijakan impor beras yang dianggap merugikan petani dan masyarakat luas, sehingga merusak kemandirian pangan nasional.
“Maka, perlunya terobosan baru dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras, seperti optimalisasi daerah produksi beras dengan dukungan anggaran yang cukup untuk kebutuhan benih, pupuk, alsintan, dan irigasi yang prima,” bebernya.
Selain itu, Rosihan menilai bahwa pemerintah telah gagal memperbaiki tata kelola beras dari harga, distribusi, manajemen stok, integrasi pasar, hingga konsumsi beras.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar adanya pembenahan pada sektor pertanian Indonesia, termasuk penggunaan padi unggul bersertifikat, peningkatan produktivitas, penanganan pascapanen, dan perbaikan kondisi pasar beras.
“Perbaikan pola distribusi beras yang lebih efisien di seluruh wilayah Indonesia dan integrasi harga beras di pasar domestik juga perlu segera dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok beras di pasaran,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
