Pantau - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Keputusan ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk parlemen.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam implementasi izin tambang tersebut.
"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah,” kata Eddy di Jakarta, Senin (29/7/2024).
Eddy mengingatkan, usaha pertambangan batubara sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon.
Selain itu, ada potensi pelanggaran hukum seperti korupsi dan suap yang bisa terjadi. Namun, jika dikelola dengan hati-hati dan profesional, usaha ini bisa membawa manfaat besar untuk umat.
Baca Juga: Muhammadiyah Resmi Terima Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintahan Jokowi
"Kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," ujar Sekjen PAN tersebut.
Eddy mengatakan, pihaknya siap mendampingi Muhammadiyah untuk memastikan mereka memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerjasama pengelolaan tambang.
Eddy menekankan pentingnya menghindari kerja sama dengan pelaku usaha yang tidak profesional, yang dapat mencederai reputasi Muhammadiyah.
"Kami berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional, dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Khalied Malvino
