Pantau.com - Sektor Pertanian menjadi salah satu sektor yang kurang dilirik oleh kebanyakan generasi saat ini. Padahal sektor pertanian menjadi salah satu kebutuhan untuk mendorong Indonesia sebagai negara agraris.
Padahal Staf Khusus Presiden RI, Erani Yustika mengungkapkan saat ini di sektor pertanian sudah memiliki 5 konsensus besar yang dilakukan pemerintah untuk mendorong agar sektor pertanian makin menjadi pilihan bagi aktifitas ekonomi dan punya prospek bagus. Pertama yakni, didorong bahwa aktivitas pertanian memiliki skala ekonomi.
"Jadi tidak lagi dilakukan perindividu tapi tindakan kolektif oleh kelompok petani sehingga hasilnya itu menjadi besar panennya, sehingga posisi tawarnya terhadap distribusi semakin bagus," ujarnya saat ditemui usai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).
Baca juga: Bukan Mimpi! Kalian Bisa Nonton Hemat Tanpa Banyak Modal
Lebih lanjut Erani menambahkan, yang kedua Pemerintah mendorong agar produksi hasil tani bukan hanya berupa barang baku namun juga pada bahan olahan sehingga memiliki nilai tambah.
"Yang dilakukan pemerintah adalah pengolahan nilai tambahnya tidak berhenti pada bahan baku atau primer aja, tidak hanya nanam sayur, padi, tapi dia akan masuk pada pengolahan karena ini yang punya nilai tambah," paparnya.
Selanjutnya yakni terkait lembaga ekonomi di sektor pertanian. Erani berharap petani dapat menguasai lembaga ekonomi, supaya kegiatan di sektor ekonomi bukan hanya sebatas memproduksi tapi juga menguasai lembaga ekonomi. Tujuannya, untuk mencapai efisiensi biaya produksi.
"Jangan sampai mereka hanya di produksi (saja) tapi (juga) lembaga ekonomi untuk melakukan pengolahan, untuk membuat efisensi praproduksi, meraka tidak menguasai termasuk distribusinya, makanya koperasi, Bumdes, menjadi pilihan untuk dikuasai oleh para pelaku ekonomi di desa," ungkapnya.
Kemudian yang keempat yakni Pemerintah melalui kebijakannya telah memotong rantai distribusi. Tujuannya, supaya harga yang ditawarkan oleh pembeli dapat lebih murah dengan jalur distribusi yang dipangkas.
"Mendorong rantai distribusi bisa sependek mungkin, karena dengan rantai yang panjang petani dapat harga murah dan konsumen dapat harga mahal, dengan yang pendek konsumen akan dapat harga lebih murah petani akan menikmati harga lebih bagus," katanya.
"Dalam beberapa hal dengan adanya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang tadinya 5-7 tahap sekarang hanya udah dipangkas 2-3 saja," katanya.
Baca juga: Jangan Cuma Jadi Penonton, Kalian Bisa Jadi Ekportir Lho...
Lalu konsensus terakhir yakni mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagai bahasa baru. Tujuannya agar proses produksi dapat dilakukan dengan memadukan dengan teknologi informasi. Sehingga produksi dapat dilakukan berdasarkan pemetaan dan data yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
"Informasi teknologi dan sarana informasi jadi bahasa baru sehingga petani di pedesaan memiliki peta/data jadi mengerti betul produk yang dibutuhkan apa dijual dimana," kata Erani.
"Sehingga tidak terjadi mereka menanam untuk sesuatu yang tidak ada kebutuhannya dan tidak menanam sesuatu yang tidak dibutuhkan," pungkasnya.
Untuk diketahui, The SMERU Research Institute mencatat berkurangnya proporsi pekerja di sektor pertanian di pedesaan antara tahun 2006 dan 2016. Di Sumatera tercatat -11,5 persen, Jawa -6,5persen, Kalimantan -14,4 persen, Sulawesi -13,2 persen, Nusa Tenggara -4,9 persen dan Papua -4,9 persen.
- Penulis :
- Nani Suherni
