Pantau – Program makan bergizi gratis yang digulirkan Pemerintahan Prabowo-Gibran diwanti-wanti untuk diimplementasikan dengan penuh amanah. Dengan cara itu, manfaatnya diharapkan dapat benar-benar dirasakan mulai dari balita, remaja usia sekolah, generasi muda, hingga ibu hamil.
“Wajar kalau kita mengingatkan terus pemerintah. Walaupun kami berada di dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo, tentu kita harus terus mengingatkan hal yang baik. Ini program yang baik. Jangan sampai, kalau tidak optimal (pelaksanaan program makan bergizi gratis) akan menjadi kurang baik bagi pemerintahan ke depan,” kata Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota Komisi XI DPR dalam diskusi publik “Program Makan Bergizi Gratis, Akankah Jadi Kenyataan?” yang diselenggarakan Pantau.com di Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Selain Didi, turut menjadi narasumber I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR), sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) terutama dalam program makan bergizi gratis.
Narasumber lainnya adalah Guru Besar Pangan dan Gizi IPB University, Prof Ali Khomsan, Kepala Departemen Kampanye Kreatif DPP Partai Gerindra, Yudha Permana, dan Psikolog Anak UI, Mira Damayanti Amir.
Baca juga: Guru Besar IPB University Ungkap Indikator Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis
Ia pun berpesan, uji coba program makan siang gratis harus terus dilakukan. Begitu juga dengan persiapan lainnya yang harus dilakukan dengan baik.
“Karena ini, di dalam implementasinya antara teori dan kenyataan tidak sesederhana itu. Persiapan yang matang, sosialisasinya, simulasinya agar benar-benar efektif dan kena, ada hasil seperti yang diharapkan,” ucapnya.
Didi pun mengungkapkan sejumlah tantangan, seperti faktor distribusi. “Kita bicara DKI Jakarta yang tentu akan berbeda dengan pedalaman-pedalaman di kalimantan, Sulawesi, dan Papua sana,” tukasnya.
Dari sisi pembiayaan, juga akan berbeda-beda. “Jika 2 Januari (2025) persiapannya sudah matang, silahkan (dilaksanakan). Tapi, kalau belum jangan dipaksakan,” tuturnya seraya mewanti-wanti.
Apalagi, ungkap dia, program ini sangat menguras APBN. “Sebagian prioritas APBN yang lain dialihkan untuk program makan bergizi gratis sehingga ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi remaja usia sekolah, generasi muda, ibu hamil,” papar dia.
Ia juga berpesan, makan bergizi gratis yang diangarkan Rp71 triliun jangan dilihat 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau 2 persen dari APBN sehingga terkesan kecil. “Ini anggaran besar sekali sehingga harus mengalihkan prioritas yang lain. Harus dilakukan dengan cermat, penuh kehati-hatian,” ungkap Didi.
Didi mewanti-wanti agar implementasi anggaran yang besar ini dibelanjakan dengan baik. “Potensi-potensi pelanggaran bisa saja terjadi. Apalagi, pertama kali dilakukan di negeri ini. Kontrol dan pengawasannya harus benar-benar dimulai dari distribusi yang baik, arah yang tepat sasaran, harus ada standar minimal yang bisa menjadi acuan secara nasional,” imbuhnya.
Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan target pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Februari 2025 di Indonesia.
Dadan, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024), mengatakan pelaksanaan program presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.
"Secepatnya. Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan," ujarnya.
Baca juga: Pentingnya Program Gizi Seimbang untuk Anak: Pandangan Guru Besar IPB Ali Khomsan
Mengenai skema penyaluran program tersebut, Dadan menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut.
Presiden Jokowi, menurut Dadan, menginginkan program ini tidak hanya terbatas pada anak sekolah tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.
Asal tahu saja, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana diungkapkan Kementerian PPN/Bappenas. Salah satunya adalah kualitas daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang meningkat dan merata.
Visi itu dicapai melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, sikap, dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, serta kesehatan. Keberhasilannya diukur dengan Human Capital Index (HCI) atau Skor Indeks modal manusia yang ditargetkan naik menjadi 0,73.
Baca juga: Jakarta Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Ini Penjelasan Anggota DPRD DKI Yudha Permana
- Penulis :
- Ahmad Munjin
