Pantau.com - Pengamat kebijakan publik Said Didu menyatakan jangan sampai menggunakan politik yang sifatnya populis dalam rangka menentukan dan menjalankan kebijakan di sektor energi nasional karena berpotensi berisiko untuk masa depan.
"Jangan sampai politik populis untuk energi, karena bahaya sekali untuk jangka panjang," kata Said Didu dalam Seminar Akhir Tahun "Ketahanan Energi Terancam" di Jakarta, Senin (17/12/2018).
Menurut dia, selama politik masih menjadi alat penentu kebijakan energi, jangan pernah harap tercapai ketahanan atau kedaulatan energi.
Baca juga: Akhir Tahun, Banjir Diskon Mobil Hits Buat Sobat Millenilas
Said Didu berpendapat bahwa hal yang harus dilihat adalah dari sisi permintaan dan pasokan seperti berapa jumlahya dan siapa pengelolaanya serta bagaimana kemampuan finansialnya.
Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2050 mendatang, berdasarkan sejumlah kajian menunjukkan bahwa Republik Indonesia akan berada di posisi empat besar pengunaan energi global.
Untuk itu, ujar dia, pemberdayaan dan pemanfaatan sektor energi jangan sampai menjadi pendapatan ekonomi, tetapi harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Kemenkominfo 'Pasang Kuda-kuda' Awasi Perusahaan Tanda Tangan Digital
"Selama keputusan dalam sektor energi digunakan untuk mengobyektifkan kepentingan subyektif, lupakan kedaulatan energi," ucapnya.
Said menginginkan agar pemerintah dapat konsisten dalam menerapkan kebijakan terkait energi dan hanya berdasarkan hal-hal populis.
- Penulis :
- Nani Suherni
