Pantau - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa program revitalisasi tambak tahap pertama di pantai utara (pantura) Jawa Barat akan menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja dan menjadi motor penggerak industri budidaya perikanan nasional.
Serap Tenaga Kerja dan Bangun Industri Baru di Jawa Barat
Trenggono menyebutkan bahwa tahap awal program ini akan merevitalisasi 20.413,25 hektare tambak milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
"Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang," ungkapnya.
Revitalisasi ini juga akan disertai dengan penyediaan rumah bagi para pekerja tambak yang terlibat langsung dalam proses produksi.
Ia menambahkan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan telah dilakukan dengan lima bupati di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen bersama untuk merealisasikan program ini secara efektif.
"Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat," ujar Trenggono.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sangat penting, mengingat kompleksitas proyek ini yang akan berjalan dalam skala besar.
Investasi Triliunan dan Fokus Ekonomi Biru
KKP memperkirakan investasi untuk pengembangan budidaya dalam program ini akan mencapai tidak kurang dari Rp26 triliun.
"Pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai," jelas Trenggono.
Secara keseluruhan, KKP menargetkan untuk merevitalisasi total 78 ribu hektare tambak kurang produktif di pantai utara Jawa.
Tujuannya adalah mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan produksi protein hewani dari ikan.
Pada 25 Juni 2025, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Selain itu, Nota Kesepakatan juga ditandatangani antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP dengan pemerintah daerah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu mengenai sinergi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budidaya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
