Pantau - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa pengembangan hunian vertikal menjadi inti dari strategi pemerintah dalam menyediakan perumahan di wilayah urban yang menghadapi keterbatasan lahan.
"Inti dari urban atau perkotaan itu adalah vertical housing. Negara harus menggunakan instrumen yang dimilikinya termasuk kebijakan pertanahan agar bisa menyulap kawasan-kawasan yang slump, polluted, sprawl, dan sebagainya itu menjadi tempat-tempat yang bagus karena semuanya dipindahkan ke atas", ungkap Fahri.
Ia menjelaskan bahwa lahan di kota-kota besar Indonesia sangat terbatas, sehingga pendekatan hunian bertingkat harus digencarkan sebagai solusi jangka panjang.
Libatkan Swasta dan Lembaga Off-Taker untuk Percepat Pembangunan
Pemerintah, menurut Fahri, akan berperan sebagai penyusun kebijakan, sementara pelaksanaan proyek akan sepenuhnya melibatkan sektor swasta.
"Ini sepenuhnya private masuk. Pemerintah ini hanya memberikan kebijakan, dan nanti di antara kebijakan yang kita mau bikin itu adalah adanya lembaga off-taker. Kita lagi berbicara dengan Danantara", jelasnya.
Lembaga off-taker ini akan berperan penting dalam menjamin pemasaran unit hunian vertikal, sehingga pengembang tidak perlu lagi menghadapi tantangan penjualan langsung kepada konsumen.
"Supaya pengembang tidak perlu memasarkan. Mengapa mesti memasarkan? Orang pasarnya 10 juta mengantre untuk mendapatkan rumah", tambah Fahri.
Ia menegaskan bahwa model social housing berbasis hunian vertikal merupakan solusi strategis untuk penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
