Ancaman Tarif Tambahan dari Trump Uji Posisi Indonesia di BRICS dan Hubungan Dagang dengan AS

Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan rencana pemberlakuan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia yang baru bergabung sejak awal 2025.

Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia ikut terdampak oleh kebijakan yang dinilai sebagai bagian dari strategi geopolitik Trump terhadap blok ekonomi baru yang dipandang potensial menggeser dominasi global AS.

Indonesia saat ini mencatat surplus perdagangan yang signifikan terhadap AS, yang membuat posisinya dalam konflik tarif ini menjadi semakin kompleks.

Dalam lima bulan pertama 2025, surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai 7,08 miliar dolar AS.

Sektor unggulan ekspor Indonesia ke AS seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan produk karet berisiko tinggi terkena dampak tarif tambahan karena bersifat padat karya dan sensitif terhadap harga.

Respons Pemerintah dan Potensi Dampak Ekonomi Domestik

Kementerian Keuangan Indonesia merespons ancaman tarif ini dengan pendekatan diplomatik serta penguatan kebijakan ekonomi dalam negeri.

Ketegangan dagang ini menjadi ujian bagi Indonesia dalam memainkan peran strategis di tengah rivalitas global, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hubungan baik dengan AS dan komitmen terhadap BRICS.

Pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap potensi dampak jangka pendek, seperti penurunan volume ekspor, penurunan kapasitas produksi, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor padat karya.

Dampak lanjutan dikhawatirkan mencakup penurunan pendapatan rumah tangga, turunnya konsumsi masyarakat, serta tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Sejak masa kepemimpinannya terdahulu, Trump telah dikenal menggunakan tarif sebagai instrumen kebijakan luar negeri, termasuk dalam perang dagang dengan Tiongkok.

Kebijakan tarif tambahan terhadap BRICS saat ini dipandang sebagai kelanjutan dari pendekatan tersebut, sekaligus sinyal kuat terhadap upaya pembatasan pengaruh ekonomi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS.

Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menjaga keseimbangan dalam diplomasi internasional sambil tetap melindungi kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.