Pantau - Sejumlah isu ekonomi penting mencuat pada Kamis, 10 Juli 2025, mulai dari diplomasi perdagangan Indonesia–Amerika Serikat hingga penyaluran pembiayaan ekspor dan pengawasan sektor keuangan mikro.
Indonesia–AS Bahas Tarif Resiprokal dan Perdagangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick.
Pertemuan tersebut membahas kelanjutan negosiasi kebijakan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang menjadi perhatian dalam hubungan dagang kedua negara.
Selain itu, Airlangga juga bertemu dengan Ketua Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer untuk diskusi lanjutan terkait kebijakan perdagangan strategis.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat hubungan dagang yang lebih adil dan menguntungkan kedua pihak.
OJK Investigasi 14 Kasus Indikasi Fraud di Lembaga Keuangan Mikro
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap tengah mendalami 14 kasus indikasi penyimpangan atau fraud yang terjadi di sejumlah lembaga keuangan mikro (LKM).
Kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai daerah dan saat ini sedang dalam proses investigasi mendalam oleh tim pengawasan OJK.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta melindungi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan.
Usulan Pembukaan Blokir Anggaran PKP dan Pembiayaan Ekspor
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan pembukaan blokir anggaran DIPA Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025.
Total anggaran yang diusulkan untuk dibuka blokirnya mencapai Rp1,8 triliun, yang direncanakan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.
Sementara itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank melaporkan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp26 triliun hingga Juni 2025.
Dana tersebut digunakan dalam Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) guna mendorong ekspor nasional melalui pembiayaan strategis ke sektor-sektor prioritas.
Menkop UKM Hormati Pilihan Suku Baduy
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyatakan penghormatan terhadap keputusan masyarakat Suku Baduy yang tidak mendirikan koperasi desa merah putih.
Ia menegaskan bahwa tidak semua wilayah harus mengikuti skema koperasi tersebut apabila tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.
Pendekatan inklusif dan berbasis budaya menjadi salah satu prinsip yang dipegang Kemenkop UKM dalam pengembangan koperasi di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
