Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan program pelatihan dari Pemerintah Australia guna meningkatkan kapasitas di bidang tata kelola dan kebijakan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments di Jakarta, yang turut dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier.
Penguatan SDM Daerah Demi Kapasitas Fiskal dan Pelayanan Publik
Meskipun pelatihan ini hanya berlangsung selama dua minggu, Bima berharap para peserta dapat memaksimalkan proses pembelajaran dan menerapkannya secara konkret di daerah masing-masing.
"Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih yang baik untuk meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, penganggaran, dan lain-lain," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Oleh karena itu, aparatur daerah dituntut memiliki kemampuan menyusun perencanaan pembangunan, penganggaran, serta memberikan pelayanan publik yang optimal agar kehadiran pemerintah terasa nyata di tengah masyarakat.
Bima menyebutkan bahwa kegiatan pelatihan ini menjadi sarana strategis untuk memperdalam pengetahuan tentang tata kelola dan pelayanan publik yang partisipatif.
Belajar dari Tata Kelola Inklusif Australia
Selama pelatihan di Australia, peserta diharapkan dapat melihat secara langsung bagaimana tata kelola pemerintahan di negara tersebut berjalan secara efektif.
"Diharapkan selama di Australia bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana [negara] tetangga kita yang luar biasa ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya," ujar Bima.
Ia menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem di Australia adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Sebagai contoh, masyarakat di sana dapat dengan mudah mengakses informasi melalui public expose yang digelar di ruang publik seperti pusat perbelanjaan.
"Di sana (Australia) akan melihat, menikmati, dan mengagumi bagaimana di sana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga, bagaimana setiap hierarki dari pemerintahan itu membuka ruang partisipasi untuk warga," jelasnya.
Menurut Bima, berbagai hal dari sistem Australia dapat diadopsi oleh Indonesia, termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan prinsip pembangunan yang inklusif.
Ia berharap kunjungan ke Australia akan membawa manfaat nyata tidak hanya untuk daerah masing-masing, tetapi juga bagi pembangunan Indonesia secara menyeluruh.
Bima juga mengingatkan agar seluruh peserta pelatihan dapat mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan persoalan konkret yang dihadapi di daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
