Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemprov DKI Jakarta akan digunakan untuk membayar proyek-proyek pembangunan pada akhir tahun 2025.
Pola Tahunan, Pembayaran Proyek Terjadi di Akhir Tahun
Pramono menyatakan bahwa dana mengendap tersebut bukan hal baru, melainkan bagian dari pola pembayaran tahunan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Itu betul 1000 persen (dana mengendap), bukan 100 persen lagi, 1000 persen. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Itulah yang kita persiapkan untuk pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini", ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pada akhir 2023 terdapat dana sekitar Rp16 triliun yang masih mengendap di bank, dan pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp18 triliun.
Namun, dana tersebut dipastikan akan digunakan untuk membayar berbagai proyek pembangunan di Jakarta yang akan cair menjelang penutupan tahun.
"Bahkan, Pemprov DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, tambah dong Rp10 triliun yang mau ditransfer", tambah Pramono.
Respons Atas Sorotan Menteri Keuangan
Pernyataan Gubernur Pramono ini merespons sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah.
Purbaya mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2025, terdapat dana sebesar Rp234 triliun yang masih mengendap di bank dari berbagai pemerintah daerah.
Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan jumlah simpanan terbesar, yaitu mencapai Rp14,6 triliun.
"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi", kata Purbaya.
Ia menegaskan bahwa permasalahan utama bukanlah kurangnya dana, melainkan keterlambatan dalam eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah.
Purbaya pun mengingatkan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja agar dana tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Pramono menyatakan bahwa pajak Jakarta telah melampaui target, dan dana yang tersedia akan segera dialokasikan untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih nyaman dan aman bagi warganya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
