Pantau - Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss resmi memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland yang digelar pada Selasa secara daring.
Dialog ketenagakerjaan ini menjadi tindak lanjut dari nota kesepahaman kerja sama ketenagakerjaan (MoU on Cooperation on Labour and Employment Issues) yang ditandatangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dan Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi Swiss (SECO) pada 18 Juni 2019 di Jenewa, dan kini diperpanjang hingga tahun 2029.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan terobosan baru dalam pengembangan kualitas SDM dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang kompetitif.
"Kolaborasi Indonesia-Swiss diharapkan menghasilkan pendekatan inovatif dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing", ungkapnya di Jakarta.
Dialog Libatkan Unsur Tripartit dari Dua Negara
Forum ini melibatkan unsur tripartit dari masing-masing negara, yakni perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja sebagai bagian dari dialog sosial yang konstruktif dan berkelanjutan untuk mempererat hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan.
Delegasi Indonesia mencakup perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI-AGN).
Sementara itu, delegasi Swiss terdiri dari Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi Swiss (SECO), Konfederasi Pengusaha Swiss, dan Konfederasi Serikat Buruh Swiss.
Bahas Empat Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan
Dalam forum ini, kedua negara membahas empat isu utama yang relevan dengan kondisi pasar kerja global saat ini.
Isu pertama adalah Public Employment Services (PES), yang menyoroti peningkatan akses kerja bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pekerja muda, dan tenaga kerja lanjut usia.
"Indonesia memaparkan upaya digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui platform SIAPKerja serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 31 provinsi", ujar Cris.
Isu kedua adalah Future of Work, yang membahas strategi peningkatan dan penyelarasan ulang keterampilan kerja dalam menghadapi tantangan digitalisasi, otomatisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau.
Indonesia menekankan kebijakan Triple Skilling (Skilling, Reskilling, Upskilling) melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan program magang nasional sebagai respons terhadap perubahan industri.
Isu ketiga adalah Renewable Energy Skills Development (RESD), yang menekankan kerja sama pelatihan dan sertifikasi keterampilan tenaga kerja di sektor energi terbarukan, sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).
Isu keempat menyangkut ILO Employment Ecosystem and Platform Economy Issues, yang fokus pada pentingnya koordinasi kebijakan ketenagakerjaan dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan memastikan perlindungan bagi pekerja platform digital.
Head of Labour Directorate SECO, Jerome Cosandey, menegaskan pentingnya pelibatan semua pihak dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
"Dialog sosial tripartit penting dalam menghadapi dinamika pasar kerja global, dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan", tegasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Leon Weldrick
