Klaim Menkeu Sebut Harga Asli Pertalite Rp4.000 Per Liter Adalah Hoaks, Pemerintah Justru Beri Subsidi

Pantau - Sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan narasi bahwa harga asli Pertalite hanya Rp4.000 per liter dan dijual Rp10.000 oleh Pertamina dipastikan tidak benar.

Dalam unggahan tersebut, warganet mempertanyakan selisih Rp6.000 antara harga produksi dan harga jual BBM.

Unggahan itu menyebarkan narasi: "MENKEU PURBAYA: PERTALITE hanya Rp. 4.000 mereka jual 10.000, Padahal dijual 4.000 sudah untung besar, Udah gitu di OPLOS lagi."

Narasi tambahan juga menyebut: "Harga jual Rp10.000/liter, tapi biaya produksinya cuma Rp4.000 — itu pun sudah untung besar!" dan "Belum cukup di situ, malah di-oplos lagi... Gak heran performa mesin makin gak stabil, boros, dan kadang muncul gejala knocking."

Faktanya: Harga Keekonomian Pertalite Justru Lebih Tinggi

Faktanya, tidak ada pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut harga asli atau biaya produksi Pertalite sebesar Rp4.000 per liter.

Sebaliknya, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa, 30 September 2025, Purbaya menjelaskan bahwa harga keekonomian Pertalite saat ini adalah Rp11.700 per liter.

Pertalite dijual ke masyarakat seharga Rp10.000 per liter karena disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp1.700 per liter atau sekitar 15 persen dari harga keekonomian.

Selisih tersebut ditanggung negara melalui skema subsidi dan kompensasi yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Subsidi BBM untuk Jutaan Kendaraan

Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan total anggaran subsidi energi sebesar Rp56,1 triliun.

Subsidi ini diberikan untuk membantu masyarakat menjaga daya beli dan digunakan oleh sekitar 157,4 juta kendaraan di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, tidak ditemukan bukti atau dokumen resmi yang menyatakan bahwa Pertalite dijual dengan margin keuntungan Rp6.000 per liter seperti yang dituduhkan dalam unggahan tersebut.

Klaim tersebut dinyatakan sebagai hoaks karena tidak memiliki dasar data maupun pernyataan dari otoritas resmi.