DPR Nilai Tepat Kebijakan Presiden Prabowo Alihkan Dana Rp13 Triliun ke LPDP

Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan sebagian dana hasil pengembalian uang korupsi sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan langkah yang tepat dalam memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Penguatan SDM Jadi Prioritas Pemerintah

Menurut Fikri, kebijakan tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun SDM unggul sebagai fondasi kemajuan bangsa. “Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun dari SDM, jadi kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi persoalan kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa SDM berkualitas merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Air, mulai dari kemiskinan hingga rendahnya daya saing.

Fikri menjelaskan bahwa kebutuhan dana LPDP terus meningkat seiring lonjakan pendaftar beasiswa dalam tiga tahun terakhir. “Dari 2023 itu 33.394, 2024 jadi 52.842, dan lebih dari 78 ribu pendaftar, jadi naiknya berapa itu, ini kan luar biasa,” ujarnya.

Tambahan Dana Diharapkan Perluas Akses Pendidikan

Fikri mengungkapkan bahwa dana abadi LPDP hingga tahun 2025 telah mencapai Rp154,11 triliun, namun masih mengalami defisit sebesar Rp637 miliar akibat meningkatnya jumlah pendaftar beasiswa. Oleh karena itu, tambahan dana dari pemerintah dinilai penting untuk menutupi keterbatasan anggaran dan menjaga keberlanjutan program pendidikan tinggi.

Ia juga menilai kebijakan Presiden Prabowo akan membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi akademik tinggi agar dapat mengakses pendidikan berkualitas. “Banyak anak Indonesia berkualitas tinggi, IQ-nya tinggi, bahkan katanya, kata Pak Prabowo, lebih dari 120. Ini harus ditampung, banyak di antaranya dari kalangan miskin,” tambahnya.

Menurut Fikri, arah kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM juga sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan nasional. Ia menegaskan bahwa pembangunan SDM harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa sekaligus memperkuat kesejahteraan rakyat.