Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) untuk tahun anggaran 2026, menjadikan total usulan pagu anggaran sebesar Rp52,02 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pagu indikatif yang diterima sebelumnya hanya sebesar Rp47,13 triliun dan dinilai belum mencukupi untuk menjalankan seluruh kebutuhan strategis kementerian dalam mengelola kebijakan fiskal negara.
"Sehingga secara keseluruhan kami ingin mengusulkan usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar Rp52,02 triliun, yaitu Rp47,13 triliun ditambah Rp4,88 triliun. Dan ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal," ungkapnya.
Tambahan Anggaran untuk Empat Kegiatan Strategis
Kemenkeu merinci bahwa tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun itu dialokasikan untuk empat kegiatan strategis.
Pertama, pencapaian target penerimaan negara sebesar Rp1,20 triliun.
Kedua, mendukung layanan mandatori dan prioritas sebesar Rp1,74 triliun.
Ketiga, belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum terdanai sebesar Rp1,90 triliun.
Keempat, memenuhi kebutuhan dasar unit eselon I baru sebesar Rp41,32 miliar.
Selain itu, beberapa program juga mengalami peningkatan signifikan, seperti anggaran kebijakan fiskal dari Rp0 menjadi Rp90,03 miliar, serta pengelolaan penerimaan negara dari Rp1,46 triliun menjadi Rp1,99 triliun.
Anggaran untuk pengelolaan belanja negara juga meningkat dari Rp0 menjadi Rp24,40 miliar.
Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko naik dari Rp186,51 miliar menjadi Rp289,23 miliar.
Sementara itu, dukungan manajemen yang merupakan porsi terbesar dalam struktur anggaran Kemenkeu meningkat dari Rp45,48 triliun menjadi Rp49,61 triliun.
Alokasi BLU dan Pembagian Fungsional Anggaran
Dukungan manajemen juga mencakup alokasi anggaran bagi sejumlah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu, dengan total mencapai Rp10,38 triliun.
Beberapa rincian alokasi BLU meliputi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp3,93 triliun, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebesar Rp6,06 triliun, dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp43,01 miliar.
Selanjutnya, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp69,60 miliar, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp95,64 miliar, LMAN sebesar Rp163,47 miliar, dan PKN STAN sebesar Rp15,03 miliar.
Secara fungsional, usulan anggaran Rp52,02 triliun itu terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp47,81 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp249,25 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar Rp3,94 triliun.
- Penulis :
- Arian Mesa
