Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pengawasan kendaraan angkutan barang dan peningkatan kesejahteraan sopir truk menjadi prioritas utama dalam upaya mencapai target Indonesia Zero ODOL (Over Dimension Over Load).
"Pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang, ini juga harus menjadi perhatian kita," ujar AHY dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL) di Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.
Perlindungan Sopir dan Penertiban Kendaraan Jadi Prioritas
AHY menyebut penguatan aspek ketenagakerjaan sebagai bagian penting dari rencana aksi nasional Zero ODOL, yang mencakup pemberian upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi pengemudi.
Selain aspek tenaga kerja, ia juga menekankan pentingnya pengawasan, pencatatan, dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai ketentuan dimensi dan muatan.
"Terakhir, deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan zero ODOL," tegas AHY.
Semua rencana aksi tersebut akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES) tentang Penguatan Logistik Nasional.
47 Output dalam Rencana Aksi Zero ODOL
Selain peningkatan kesejahteraan sopir dan pengawasan kendaraan, rencana aksi nasional mencakup integrasi pendataan angkutan barang, penetapan dan pengaturan kelas jalan, serta peningkatan daya saing distribusi logistik nasional.
Pemerintah juga menyusun insentif dan disinsentif, kajian dampak kebijakan Zero ODOL, serta pembentukan komite kerja untuk mempercepat pengembangan konektivitas nasional.
"Nanti rencana-rencana aksi tersebut akan menghasilkan 47 output yang harus kita kawal bersama-sama," kata AHY.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
