
Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih akan menjadi solusi permanen dalam mengantisipasi praktik beras oplosan dan permainan harga oleh tengkulak.
"Kita akan mencoba menyelesaikan secara permanen, kita membangun infrastruktur yang permanen, dengan apa? Koperasi Desa," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya.
Menurutnya, Kopdes dan Kopkel akan menjadi instrumen distribusi beras yang aman dan langsung menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.
"Sehingga nanti kalau ada bantuan, ada SPHP, bisa masuk ke, selain Pos, bisa masuk ke Kopdes. Nanti Kopdes itu kan ada di tiap desa," tambahnya.
212 Merek Diduga Oplosan, Satgas Pangan Diminta Bergerak
Zulhas mengungkapkan bahwa hasil sidak dan investigasi Satgas Pangan bersama Kementerian Pertanian menemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yaitu campuran beras medium dan premium yang dipasarkan secara tidak jujur.
"Kalau jualan A, ya A. Kalau B, ya B. Jangan jadi sesuatu yang biasa. Itu melanggar, makanya tindak tegas. Dan pemerintah sedang melakukan upaya serius. Punya infrastruktur, ya. Satgas pasti tegas, ya," tegasnya.
Ia juga meminta agar Satgas Pangan terus aktif mengawasi peredaran beras di pasar.
"Kalau ada oplos, satgas-nya harus jalan terus. Nah, kita juga akan melakukan permanen dengan lahirnya nanti Kopdes di setiap desa," lanjutnya.
Peluncuran Kopdes Diundur, Regulasi Disempurnakan
Peluncuran resmi program Kopdes/Kopkel Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025 diundur ke 21 Juli 2025 untuk memastikan partisipasi penuh dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat sekitar 81 ribu Kopdes dan Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 77 ribu di antaranya telah berbadan hukum resmi sebagai koperasi.
Pemerintah saat ini juga sedang menyempurnakan regulasi operasional agar pelaksanaan Kopdes setelah peluncuran berjalan optimal.
Sebanyak 103 Kopdes percontohan telah aktif beroperasi di 38 provinsi dan 103 kabupaten sebagai bagian dari tahap awal program nasional ini.
- Penulis :
- Aditya Yohan