Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyelenggarakan Risk and Governance Summit (RGS) 2025 di Jakarta pada Selasa, 19 Agustus 2025 sebagai ruang strategis memperkuat praktik tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan.
Penguatan Kolaborasi GRC Lintas Sektor
Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menjelaskan bahwa RGS 2025 bertujuan meningkatkan kolaborasi terkait Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) antara kementerian/lembaga, industri, asosiasi profesi bidang GRC, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Dampak yang diinginkan adalah kesadaran terkait GRC semakin kuat, kemudian berbagi pengetahuan mengenai acuan terkait GRC,” ungkapnya.
RGS 2025 mengusung tema “Pemberdayaan Ekosistem GRC untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”.
Tema tersebut menekankan pentingnya penguatan ekosistem GRC sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 sekaligus respons terhadap kompleksitas risiko global seperti krisis iklim, digitalisasi, dan instabilitas ekonomi.
OJK ingin menegaskan perannya sebagai promotor penguatan tata kelola untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
RGS diharapkan menjadi platform kebijakan dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui tata kelola yang sehat dan berintegritas.
RGS 2025 juga akan menjadi sarana pertukaran informasi praktik terbaik dari profesi di bidang GRC guna memperkuat sektor jasa keuangan dan menciptakan ekosistem tata kelola yang baik di OJK dan sistem jasa keuangan.
Kompetisi Inovasi Tata Kelola
Sebagai bagian dari rangkaian acara, OJK menggelar Innovation Paper Competition bertema tata kelola untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kompetisi ini diikuti 585 karya dari 99 perguruan tinggi negeri dan 143 perguruan tinggi swasta.
“Ini agar meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik dan tantangan GRC di sektor jasa keuangan,” kata Sophia.
Topik paling dominan dalam paper adalah tata kelola untuk penguatan ketahanan pangan nasional.
Topik berikutnya adalah pencegahan kecurangan (fraud) dan pencucian uang.
Ada juga tema regulasi teknologi untuk tata kelola sektor keuangan digital.
Inovasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu tema yang dibahas.
- Penulis :
- Arian Mesa
