Pantau - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan nasional.
CBP Jadi Instrumen Strategis Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Pangan
"Hal ini penting karena CBP berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga, pasokan, dan akses pangan masyarakat," ungkap Arief saat meninjau Gudang Perum Bulog Gampong Siron, Aceh Besar, Aceh.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan CBP oleh Perum Bulog merupakan mandat Bapanas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Perpres tersebut memperjelas fungsi CBP sebagai alat intervensi dalam stabilisasi pangan yang harus selalu siap digunakan dalam berbagai kondisi.
"CBP harus dikelola secara hati-hati, bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena dalam setiap penugasan, baik untuk intervensi pasar, bantuan pangan, maupun penanganan bencana, beras yang disalurkan harus layak konsumsi dan memenuhi standar mutu," ujarnya.
Arief menambahkan bahwa Perpres 125/2022 juga memberikan landasan hukum untuk sinergi antara Bapanas dan Perum Bulog dalam pengelolaan CBP secara optimal.
Dalam praktiknya, CBP bukan sekadar menjadi stok, tetapi juga instrumen kebijakan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan.
"Kualitas CBP yang terjaga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah," tegas Arief.
Stok Aman 3,9 Juta Ton, Penyaluran Beras Terus Digenjot
Arief menyebutkan bahwa saat ini stok beras nasional mencapai 3,9 juta ton dan dalam kondisi aman.
"Jadi jika hari ini kita punya stok beras yang sangat cukup dan aman, mencapai 3,9 juta ton, maka mencermati dinamika pasokan dan harga pangan hari ini, saatnya Bulog terus menggencarkan penyaluran beras baik beras SPHP dan bantuan pangan maupun saat bencana," tambahnya.
Realisasi penyaluran CBP sepanjang tahun 2025 hingga 17 September telah mencapai 798,8 ribu ton.
Rinciannya:
- 374,8 ribu ton untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
- 365,5 ribu ton untuk bantuan pangan alokasi bulan Juni dan Juli
- 60,1 ribu ton untuk program golongan anggaran
- 418 ton untuk penyaluran tanggap darurat
Pemerintah juga akan melanjutkan program bantuan pangan beras pada bulan Oktober dan November.
Sebanyak 365,5 ribu ton beras akan disalurkan kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
"Apabila dibutuhkan, nantinya bantuan pangan beras bisa tetap berlanjut di Desember sesuai hasil evaluasi pemerintah," ungkap Arief.
- Penulis :
- Aditya Yohan
