Pantau - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa meminta DPR RI, khususnya Badan Anggaran (Banggar), untuk terus mengawal pelaksanaan APBN 2026 agar penggunaannya tepat sasaran dan menjaga kesinambungan fiskal.
Permintaan Pengawasan dan Apresiasi ke DPR
"Saya berharap ke depan DPR atau Banggar RI memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Jakarta, Selasa.
Purbaya menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan Banggar atas dukungan penuh selama proses penyusunan RAPBN 2026 hingga akhirnya disetujui.
Menurutnya, peran kontrol dari DPR, khususnya Banggar, mampu mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam penggunaan anggaran.
"Saya terima kasih atas dukungannya sehingga saya enggak terlalu koboi banget gitu. Jadi, kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami sehingga kami tidak sewenang-wenang menggunakan anggaran," ujar Purbaya.
Program Bantuan Pangan dan Kesepakatan Anggaran
Purbaya juga mengapresiasi usulan Banggar DPR RI terkait tambahan bantuan minyak goreng sebanyak dua liter untuk masyarakat.
Bantuan tersebut akan disalurkan bersamaan dengan bantuan pangan beras 10 kilogram pada Oktober–November 2025 untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sempat mengusulkan tambahan lima liter minyak goreng, namun akhirnya disepakati turun menjadi dua liter dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran.
"Bapak (Said Abdullah) enggak usah takut, saya komit (komitmen), tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia lima (liter minyak) enggak berani, minta turun ke dua (liter). Kan yang punya uang saya, harusnya dia oke," kata Purbaya menanggapi kesepakatan tersebut.
Program bantuan minyak goreng dan beras ini merupakan bagian dari 17 program paket ekonomi pemerintah pada 2025 dan 2026.
Rincian Anggaran dan Target Makro APBN 2026
Belanja negara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.
Dari belanja pemerintah pusat, Rp1.510,55 triliun dialokasikan untuk kementerian/lembaga dan Rp1.639,19 triliun untuk belanja non-kementerian/lembaga.
Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.153,58 triliun yang mencakup penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah Rp660 miliar.
Dengan demikian, APBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
DPR RI juga menyepakati asumsi makro APBN 2026 dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.
RAPBN 2026 menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen, kemiskinan 6,5–7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen, serta Gini ratio 0,377–0,380.
Selain itu, pemerintah menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga 37,14 persen dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 76,67 persen.
- Penulis :
- Arian Mesa
