Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar meminta PT Timah Tbk memperkuat tata kelola perusahaan dengan manajemen yang transparan, berkeadilan, dan berdaya saing agar kerugian keuangan perusahaan maupun negara dapat dicegah.
Sorotan DPR pada Disparitas Harga dan Penjualan Nonresmi
Dalam rapat kerja bersama manajemen PT Timah, Doni menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari disparitas harga jual timah, praktik penjualan ke kolektor nonresmi, hingga pengelolaan sisa hasil produksi kapal isap.
"Perbedaan harga jual timah antara tambang darat, ponton isap produksi (PIP), dan kapal isap produksi (KIP) patut dipertanyakan. Biaya operasional kapal jauh lebih besar, tetapi justru harga jualnya tidak sebanding. Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan dugaan ketidaktransparanan yang bisa merugikan perusahaan maupun negara," ungkap Doni.
Ia juga menilai lemahnya mekanisme harga PT Timah membuat penambang lebih memilih menjual hasil produksinya ke kolektor di luar jalur resmi.
"Kolektor lokal berani membeli hingga Rp210 ribu per kilogram, bahkan smelter swasta pernah mencapai Rp300 ribu sampai Rp310 ribu, jauh di atas harga yang ditawarkan PT Timah. Kondisi ini menandakan adanya celah sistemik yang harus segera dibenahi agar perusahaan tidak terus-menerus kehilangan pasokan," ujarnya.
Konflik Lahan dan Pengelolaan Produksi
Selain soal harga, Doni menekankan perlunya penyelesaian sengketa lahan tambang dengan perusahaan perkebunan sawit yang hingga kini belum tuntas.
Menurutnya, konflik tersebut bukan hanya menghambat operasional perusahaan, tetapi juga berpotensi menurunkan kredibilitas PT Timah sebagai BUMN strategis.
Hal penting lain yang disorot adalah pengelolaan sisa hasil produksi kapal isap yang dinilai masih belum jelas pencatatannya.
"Setiap kilogram hasil produksi adalah aset negara. PT Timah wajib memastikan tidak ada kebocoran dalam proses pencatatan maupun distribusi, termasuk dari sisa material yang selama ini terabaikan," tegasnya.
Doni memastikan Komisi VI DPR akan terus mengawal langkah PT Timah dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengembalikan kepercayaan publik.
"Transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas adalah kunci agar PT Timah mampu bertahan menghadapi tantangan global sekaligus memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional," pungkas Doni.
- Penulis :
- Arian Mesa
