Pantau - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akan bertemu dengan asosiasi industri rokok untuk membahas arah kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) ke depan.
Pertemuan Bahas Kebijakan Cukai
Purbaya menegaskan langkah ini dilakukan agar keputusan pemerintah tidak mematikan industri rokok dalam negeri sekaligus tetap menjaga penerimaan negara.
"Pendapatan cukai itu enggak harus dinaikkan. Saya mau ketemu asosiasi rokok, seperti apa langkah yang terbaik untuk cukai rokok ini. Yang penting adalah kita ingin menjaga jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di China hidup gara-gara mereka yang meng-supply kita," ungkapnya.
Pertemuan dengan asosiasi industri rokok dijadwalkan mulai dilakukan besok.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp336 triliun.
Meski demikian, Purbaya mengakui kebijakan tarif cukai tahun depan masih belum diputuskan.
Ia juga memberi sinyal strategi lain seperti penindakan terhadap rokok ilegal dapat menjadi prioritas pemerintah.
Penindakan Rokok Ilegal dan Respons DPR
Sejumlah platform e-commerce telah diinstruksikan untuk menghentikan penjualan rokok ilegal.
Pemerintah juga akan memeriksa toko kelontong serta jalur impor yang rawan dimanfaatkan untuk peredaran barang ilegal.
Berdasarkan catatan DJBC terakhir, rokok ilegal menguasai 61 persen peredaran barang ilegal.
DJBC telah melakukan penindakan sebanyak 13.248 kali dengan nilai mencapai Rp3,9 triliun per Juni 2025.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kajian ulang kebijakan cukai rokok memang diperlukan.
"Undang-Undang itu setinggi-tingginya kan 57 persen, itu satu. Kemudian yang kedua, layer-nya pemerintah itu seharusnya dilebarkan kembali. Karena dengan layer yang sempit, pemerintah juga tidak bisa bergerak," ujarnya.
Menurut Said, perluasan layer akan membantu pabrikan menengah dan kecil bertahan, sementara perusahaan besar tetap dapat berkontribusi signifikan.
"Kalau layer-nya semakin dibuka lebar, maka yang menengah ke bawah itu akan hidup. Tapi kalau dipersempit yang di bawah susah geraknya," tegasnya.
Said menambahkan, kajian mendalam sangat dibutuhkan karena kebijakan cukai tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada kesehatan masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
