Pantau - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa alokasi belanja pemerintah pusat untuk daerah tetap meningkat meskipun Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Pergeseran Mekanisme Penyaluran Dana
Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan alokasi tersebut dialirkan melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan skema tugas perbantuan.
Total anggaran tugas perbantuan tahun depan mencapai Rp1.367 triliun, naik dari Rp900 triliun tahun lalu atau bertambah sekitar Rp400 triliun.
Ia menegaskan bahwa secara total dana untuk daerah tidak berkurang, hanya terjadi pergeseran mekanisme dari TKD langsung ke tugas perbantuan.
Skema ini merupakan penyaluran anggaran dari pemerintah pusat melalui K/L agar program tertentu dapat dilaksanakan di daerah.
Berbeda dengan TKD yang langsung masuk ke kas pemerintah daerah, tugas perbantuan merupakan dana yang penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Tantangan dan Penegasan Pemerintah
Purbaya mengakui bahwa perubahan ini bisa menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Meski demikian, pemerintah pusat memastikan anggaran pembangunan tetap terserap efektif di lapangan.
"Cuman kan tetap saja ketika pemerintah daerah susah menjalankan program, ya mereka agak terganggu seperti kemarin. Tapi secara manfaat tidak kita kurangi. Yang saya lakukan ke depan adalah memastikan Rp1.367 triliun tadi betul-betul dibelanjakan tepat waktu. Jadi kita tidak melupakan ekonomi daerah," ungkapnya.
Dalam pembahasan RAPBN 2026 terbaru, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR juga menyetujui kenaikan alokasi TKD menjadi Rp692,99 triliun, naik Rp43 triliun dari rancangan awal Rp649,9 triliun.
Adapun postur APBN 2026 ditetapkan dengan pendapatan negara Rp3.153,58 triliun, belanja negara Rp3.842,72 triliun, keseimbangan primer Rp89,71 triliun, serta defisit Rp698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
- Penulis :
- Leon Weldrick
