Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa sektor properti dan konstruksi menyumbang lebih dari 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
"Sektor properti dan konstruksi menyumbang lebih dari 10 persen terhadap PDB Indonesia," tegas AHY.
Menurutnya, sektor ini tidak hanya menjawab kebutuhan papan, tetapi juga membuka banyak lapangan kerja, menggerakkan industri bahan bangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa dan wilayah pesisir.
AHY menekankan bahwa pembangunan perumahan perlu mengutamakan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap risiko iklim, tidak sekadar berfokus pada jumlah unit.
Ia menambahkan, hunian yang dibangun harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Rumah Subsidi Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja
Untuk mendorong pemenuhan hunian layak, pemerintah mengusung pendekatan pembangunan kawasan berbasis transportasi publik yang ramah lingkungan dan efisien, serta regenerasi perkotaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga memberikan dampak ekonomi luas.
"Pembangunan satu unit rumah subsidi membutuhkan lima pekerja," ungkap Ara.
Dengan target pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025, pemerintah memperkirakan akan tercipta 1,65 juta lapangan kerja langsung.
Ara menambahkan, pembangunan rumah subsidi turut menimbulkan multiplier effects terhadap perekonomian sekitar, seperti tumbuhnya warung nasi dan usaha mikro lainnya di sekitar lokasi proyek.
Dampak positif juga dirasakan oleh sektor logistik dan industri material konstruksi, seperti semen dan keramik.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 triliun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP juga ditingkatkan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
