Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada kesiapan teknis di lapangan dan keterlibatan aktif ahli gizi, setelah pemerintah resmi menerbitkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola MBG.
Implementasi Perpres dan Kesiapan Daerah
Pada Rabu, 3 Desember 2025, pemerintah menggelar rapat koordinasi perdana sebagai langkah awal implementasi Perpres 115/2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Perpres ini mempertegas aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.
Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa sebanyak 8.200 SPPG sedang atau akan dibangun di daerah terpencil.
Edy menyatakan bahwa Perpres ini merupakan langkah besar, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan teknis dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kita harus memastikan bahwa percepatan pembangunan SPPG, pengadaan bahan baku dari koperasi, dan penetapan standar higienitas berjalan," ungkapnya.
Dalam Perpres tersebut juga disebutkan bahwa bahan baku untuk SPPG wajib berasal dari Koperasi Desa, BUMDes, UMKM, atau usaha dagang lainnya guna menggerakkan perekonomian rakyat.
Edy mendukung penuh kebijakan itu dan menekankan pentingnya penguatan rantai pasok lokal untuk mendukung dapur SPPG.
"Pasokan bahan baku wajib berasal dari usaha rakyat. Rantai pasok dapur harus mengutamakan petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Ini sejalan dengan tujuan MBG untuk mendorong pemerataan ekonomi daerah," ia mengungkapkan.
Ia juga menilai selama ini peningkatan kebutuhan bahan baku akibat pembangunan SPPG belum diimbangi dengan suplai yang memadai.
Karena itu, menurutnya, koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah sangat krusial.
"BGN yang tahu kebutuhan SPPG, sementara pemerintah daerah tahu kapasitas supply di wilayahnya. Keduanya harus duduk bersama memetakan sumber bahan baku dan menghubungkannya langsung dengan SPPG," jelasnya.
Solusi strategis yang ditawarkan Edy adalah mendorong adanya MoU antara SPPG dengan kelompok tani, peternak, nelayan, dan supplier lokal, difasilitasi oleh pemerintah daerah.
"Tanpa peran pemerintah daerah, mustahil BGN bisa mengatur supply secara optimal," katanya.
Peran Ahli Gizi Jadi Penentu Keamanan Makanan SPPG
Edy juga menyoroti pentingnya peran ahli gizi dalam menjaga keamanan dan kualitas makanan di dapur SPPG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa sesuai Perpres 115/2025, dapur wajib memiliki tenaga ahli gizi, namun membuka peluang perekrutan dari lulusan sarjana kesehatan masyarakat, teknologi pangan, atau keamanan pangan.
Menanggapi hal itu, Edy menegaskan bahwa profesi ahli gizi memiliki kewenangan hukum dalam penyelenggaraan makanan bergizi.
"Ahli gizi adalah satu-satunya tenaga kesehatan dengan kompetensi penuh dalam penyelenggaraan makanan bergizi. Mereka punya STR dari konsil dan izin praktik dari pemerintah. Karena itu, yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesehatan makanan di SPPG adalah ahli gizi," ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa jumlah ahli gizi di daerah masih terbatas.
Sebagai alternatif, tenaga dari bidang kesehatan masyarakat bisa dilibatkan, tetapi hanya dalam kapasitas delegasi.
"Kalau SPPG diisi ahli kesehatan masyarakat, mereka bekerja menjalankan delegasi kewenangan dari ahli gizi. Tanggung jawab profesional tetap melekat pada ahli gizi. Karena itu harus ada penunjukan ahli gizi sebagai supervisor atau penanggung jawab," paparnya.
Edy memberikan analogi seperti praktik di puskesmas saat jumlah dokter terbatas, di mana tindakan dapat dilakukan oleh perawat atau bidan, tetapi tetap dalam pengawasan dokter.
Dengan norma-norma baru dalam pelaksanaan MBG, Edy berharap program ini bisa menjadi pedoman teknis dan operasional yang jelas bagi semua pihak pelaksana.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari banyak pihak agar anggaran besar yang telah disiapkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
