Pantau - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengimbau pelaku industri properti syariah untuk ambil peran besar dalam Program 3 Juta Rumah yang tengah dijalankan pemerintah.
Ia menyerukan agar sektor properti syariah tidak lagi berada di pinggiran, melainkan tampil sebagai motor perubahan dalam penyediaan hunian yang adil dan layak bagi rakyat.
"Konsep syariah adalah konsep besar dari Allah. Jangan merasa di pinggir. Industri ini harus berani tampil, menguasai panggung, dan membawa solusi yang dirindukan rakyat", ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Komitmen Presiden dan Arah Kebijakan Perumahan Nasional
Fahri menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen melindungi sistem perumahan yang lebih adil, serta akan mengawal setiap koreksi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
"Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, segala sistem yang lebih adil akan dilindungi. Jika ada sistem yang tidak adil, wajib dikoreksi dengan segala cara", katanya.
Ia menyebut bahwa tantangan perumahan di Indonesia masih sangat besar, sehingga perlu keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak, termasuk pelaku properti syariah.
Fahri juga menekankan bahwa sektor perumahan sosial harus bebas dari praktik spekulatif dan dikembalikan kepada tujuan utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Pemerintah berharap kolaborasi dengan industri properti syariah dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan nasional.
Kerja sama ini juga diharapkan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.
Akses Hunian Layak untuk Seluruh Lapisan Masyarakat
Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah disebut Fahri sebagai wujud nyata komitmen Presiden Prabowo dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.
Tujuan utama program ini adalah menyediakan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah.
Selain itu, program tersebut juga bertujuan mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan wilayah pesisir.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
