Pantau - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dukungan atas usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, agar pemerintah menempatkan dana ke Indonesia Investment Authority (INA), namun menegaskan dana tersebut harus disalurkan ke sektor riil yang produktif, bukan untuk pembelian obligasi.
Purbaya menegaskan sikapnya tersebut dengan menyampaikan, "Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan obligasi lagi. Buat apa? Mending saya kurangi obligasi saya," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa dirinya pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) karena terlalu menggantungkan strategi investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif.
Menurut Purbaya, dengan status sebagai sovereign wealth fund (SWF), baik INA maupun Danantara seharusnya mampu menyerap dana dari luar negeri dan menyalurkannya ke sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
"INA seharusnya mengundang investor asing, karena sovereign wealth fund itu bukan hanya domestik," ia mengungkapkan.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dukungan pemerintah hanya akan diberikan apabila dana benar-benar digunakan untuk ekspansi sektor produktif. "Kalau dia butuh uang sungguhan untuk ekspansi ya sudah kita dukung, tapi kalau masih banyak uangnya di obligasi, untuk apa kita dukung?" tegasnya.
Usulan Luhut: Dana SAL Rp50 Triliun per Tahun untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pemerintah mengucurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun setiap tahun ke INA, sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Luhut, dana tersebut dapat menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola secara sinergis dengan BPI Danantara.
Ia menjelaskan, "Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita arahkan investasi Rp50 triliun ke sana tiap tahun, dari dana sisa di Bank Indonesia (BI), kita bisa mengungkit Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan," ujarnya.
Luhut juga menekankan bahwa dana tersebut memiliki potensi besar untuk menarik aliran modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya peran sektor swasta dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
"Peran pemerintah hanya 10-15 persen dari APBN, sisanya harus dari sektor swasta. Karena itu, kita harus ramah terhadap FDI, itu harus berjalan dengan baik," tegasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
