Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut izin usaha distributor dan pengecer pupuk yang menjual di atas harga resmi pemerintah, menyusul penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku efektif mulai Rabu, 22 Oktober 2025.
Pemerintah Turunkan Harga Pupuk Subsidi, Tegas Lawan Mafia Pertanian
Pernyataan tersebut disampaikan Amran dalam jumpa pers di Jakarta.
"Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia," tegasnya.
Penurunan harga pupuk ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Kepmentan Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025.
Adapun rincian harga baru pupuk subsidi adalah sebagai berikut:
- Urea: dari Rp2.250/kg menjadi Rp1.800/kg
- NPK: dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg
- NPK Kakao: dari Rp3.300/kg menjadi Rp2.640/kg
- ZA Khusus Tebu: dari Rp1.700/kg menjadi Rp1.360/kg
- Pupuk Organik: dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg
Saluran Pengaduan Dibuka, Arahan Langsung dari Presiden Prabowo
Kementerian Pertanian menyediakan saluran pengaduan di nomor 0823 1110 9690 bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran harga pupuk.
Semua laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas oleh pihak berwenang.
Amran menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas mafia dan koruptor di sektor pertanian.
"Presiden selalu perintahkan: hilangkan koruptor, hilangkan mafia. Ini adalah kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama," ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau bagi petani.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
