Pantau - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai pemberantasan mafia migas mendesak dilakukan demi mewujudkan swasembada energi sesuai Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran.
Peran Strategis DPR dalam Pemberantasan Mafia Migas
Direktur Puskepi Sofyano Zakaria menyatakan bahwa DPR memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan mafia migas.
Ia mengungkapkan, "Oleh karena itu dukungan politik DPR sangat dibutuhkan dalam memberantas mafia migas".
Menurutnya, ketika muncul kecurigaan adanya praktik mafia migas, DPR melalui Komisi VI dan XII harus berani memberikan dukungan politik serta aktif bersuara agar penanganan kasus dilakukan secara serius.
Ia menjelaskan bahwa ketika kasus belum dibuka, bentuk dukungan DPR adalah dengan terus bersuara hingga aparat penegak hukum dapat membongkar praktik tersebut.
Ketika kasus sudah terbongkar, DPR tetap dituntut bersuara dan mendesak agar hukuman terhadap mafia migas diberikan secara maksimal dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Sofyano menegaskan, "Melalui dukungan politik tersebut, diharapkan pemberantasan mafia migas menjadi lebih efektif".
Isu Mafia Migas Mengemuka dalam RDP dengan Pertamina
Pembahasan mengenai pemberantasan mafia migas kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dan Pertamina pada Rabu (19/11).
Salah satu indikasi adanya mafia migas yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengondisian agar impor migas terus dilakukan.
Dalam forum itu, anggota Komisi VI DPR Mufti AN Anam meminta Pertamina untuk berani melawan mafia migas dan membuka informasi kepada DPR.
Ia mengatakan, "Pak Simon jangan takut sama mafia. Kalau ada apa-apa, sampaikan kepada kami, Pak", ungkapnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
