Pantau - Kementerian Keuangan mencatat anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terserap sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari 2026 atau setara 10,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk MBG yang mencapai Rp335 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta.
Ia mengungkapkan, "Ini adalah angka terakhir 21 Februari 2026, sehingga kalau kita lihat di akhir 2025 itu 53,8 juta penerima, saat ini sudah 60,24 juta penerima".
Implementasi program MBG hingga 21 Februari 2026 telah menjangkau 60,24 juta penerima dan dijalankan oleh 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada akhir 2025 jumlah penerima tercatat sebanyak 53,8 juta orang dan meningkat menjadi 60,24 juta orang per 21 Februari 2026.
Pada periode yang sama tahun sebelumnya jumlah penerima program MBG tercatat sebanyak 549.669 penerima melalui 246 SPPG dengan realisasi anggaran sebesar Rp45,2 miliar.
Dengan capaian tersebut pelaksanaan program MBG mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebaran Penerima di Seluruh Indonesia
Suahasil Nazara menyatakan, "Saya juga bisa menyampaikan bahwa sebaran penerima ini ada di seluruh daerah di Indonesia. Ada di Sumatera 12,3 juta, Sulawesi 4,4 juta, dan seterusnya,".
Sebaran penerima program MBG telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk 12,3 juta penerima di Sumatera dan 4,4 juta penerima di Sulawesi.
Dorong Kenaikan Belanja Pemerintah
Serapan anggaran MBG per Februari 2026 bergerak relatif cepat dengan realisasi pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp19,5 triliun.
Penyaluran anggaran program MBG turut mendorong peningkatan belanja barang pada Januari 2026 yang totalnya mencapai Rp25,9 triliun.
Suahasil Nazara mengatakan, "Belanja barang juga terjadi peningkatan, utamanya karena pada Januari 2026 Makan Bergizi Gratis terus berlangsung,".
Selain belanja barang realisasi belanja kementerian atau lembaga lainnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp19,3 triliun, belanja modal Rp1,2 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp9,5 triliun.
Kinerja tersebut mendorong pertumbuhan belanja kementerian atau lembaga sebesar 128,9 persen dengan nilai realisasi Rp55,8 triliun atau setara 3,7 persen dari target APBN.
Belanja non kementerian atau lembaga tercatat sebesar Rp76,1 triliun sehingga belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun atau tumbuh 53,3 persen.
Dengan kombinasi realisasi transfer ke daerah sebesar Rp95,3 triliun total belanja negara tercatat sebesar Rp227,3 triliun per 31 Januari 2026.
- Penulis :
- Shila Glorya
