Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk mempermudah akses pembiayaan bagi calon pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri.
Program tersebut diluncurkan di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan program ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat akses pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi calon pekerja migran Indonesia.
"Hari ini, Program KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara resmi kami luncurkan sebagai langkah bersama untuk memperkuat akses pembiayaan yang aman, terjangkau, dan berpihak kepada calon pekerja migran," katanya.
Ia menjelaskan peluncuran program KUR tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi calon pekerja migran dari beban biaya penempatan yang cukup tinggi.
Program ini juga bertujuan mencegah praktik pinjaman yang merugikan yang sering dialami oleh calon pekerja migran.
Melalui skema KUR tersebut, calon pekerja migran dapat memperoleh pinjaman dengan plafon maksimal sebesar Rp100 juta.
Pinjaman tersebut memiliki bunga sebesar 6 persen.
Dana pinjaman dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penempatan kerja ke luar negeri.
Kebutuhan tersebut antara lain untuk pelatihan, sertifikasi kompetensi, pengurusan visa kerja, tiket keberangkatan, serta biaya akomodasi.
"Jadi, ini untuk melindungi calon pekerja migran agar tidak lagi terbebani biaya yang berlebihan. Pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan akses pembiayaan yang aman dan terjangkau, sehingga proses penempatan dapat berlangsung secara lebih aman dan terencana," ujarnya.
Mukhtarudin menambahkan pekerja migran Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Pekerja migran juga menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan nasional.
Namun banyak calon pekerja migran yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan ketika ingin bekerja di luar negeri.
Oleh karena itu pemerintah berupaya mempermudah akses pembiayaan melalui program pinjaman bagi proses penempatan tersebut.
"Oleh karena itu, negara harus memastikan setiap calon pekerja migran memperoleh akses informasi, pembiayaan yang adil, serta pelindungan sejak tahap awal proses penempatan," katanya.
Program KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia mendapat dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
Dukungan tersebut berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, lembaga penyalur KUR, serta lembaga penjamin KUR.
Selain itu Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga memperluas edukasi pra pendaftaran dan literasi keuangan bagi perangkat desa serta masyarakat.
Edukasi tersebut terutama ditujukan bagi wilayah Desa Migran Emas.
Program Desa Migran Emas merupakan upaya untuk menciptakan ekosistem terpadu bagi pekerja migran Indonesia.
Program ini diharapkan dapat memberikan informasi migrasi yang aman serta membantu masyarakat mengakses pembiayaan penempatan secara resmi.
"Kami terus berkomitmen memperkuat tata kelola, memperluas jangkauan, dan memastikan setiap pekerja migran Indonesia berangkat dengan pelindungan, dan pembiayaan yang layak," kata Mukhtarudin.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
