Pantau - Kementerian Keuangan menuntaskan penyaluran tambahan dana Transfer Ke Daerah tahap I sebesar Rp4,39 triliun atau 40 persen dari total alokasi Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana pada akhir 2025.
"Total tambahannya adalah Rp10,65 triliun. Ini total tambahannya secara tata kelola kami salurkan dalam tiga tahap. Tahap I senilai 40 persen dari total dana tambahan itu sudah disalurkan Rp4,39 triliun," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Penyaluran tambahan dana Transfer Ke Daerah tahap II dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026.
Penyaluran tahap III direncanakan pada April 2026.
Masing-masing tahap tersebut akan disalurkan sebesar 30 persen dari total dana tambahan.
Untuk penyaluran Transfer Ke Daerah secara keseluruhan termasuk alokasi awal dan tambahan, sebanyak 24 pemerintah daerah di Provinsi Aceh telah menerima Rp7,17 triliun.
Jumlah tersebut setara 25,1 persen dari total alokasi Rp28,59 triliun.
Sebanyak 34 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara telah menerima Rp10,74 triliun.
Nilai tersebut setara 26,2 persen dari total alokasi Rp41,05 triliun.
Sebanyak 20 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat telah menerima Rp5,27 triliun.
Nilai tersebut setara 26,9 persen dari total alokasi Rp19,63 triliun.
Secara keseluruhan realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah hingga 28 Februari untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp23,18 triliun.
Nilai tersebut setara 28 persen dari total alokasi.
Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Total penyaluran Transfer Ke Daerah untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp147,7 triliun.
Jumlah tersebut setara 21,3 persen dari pagu dalam APBN 2026 sebesar Rp693 triliun.
Realisasi tersebut meningkat 8,1 persen secara tahunan.
"Realisasi TKD ini sebagian besar digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah dan untuk Bantuan Operasional Sekolah BOS," kata Suahasil Nazara.
Manfaat dana Transfer Ke Daerah tersebut dirasakan oleh berbagai sektor layanan publik.
Sebanyak 42,3 juta siswa menerima manfaat melalui program Bantuan Operasional Sekolah.
Sebanyak 5,8 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini menerima Bantuan Operasional Pendidikan PAUD.
Sebanyak 992 ribu siswa menerima bantuan melalui program kesetaraan.
Sebanyak 616 ribu guru menerima tunjangan kerja.
"Ini semuanya adalah untuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah," kata Suahasil Nazara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
