Pantau - Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Budi Guntoro mengkritisi rencana pembukaan investasi asing pada subsektor ayam petelur karena dinilai tidak tepat di tengah kondisi produksi telur nasional yang sedang surplus.
Produksi Surplus dan Tantangan Pasar
Budi menyebut produksi telur nasional pada 2025 mencapai 6,34 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 6,5 juta ton pada 2026, melampaui kebutuhan konsumsi sekitar 6,22 juta ton.
"Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural," ujarnya.
Ia menilai persoalan utama sektor ini bukan kekurangan produksi, melainkan ketimpangan pasar, fluktuasi harga, serta lemahnya posisi tawar peternak rakyat.
Menurutnya, peternakan rakyat selama ini menjadi tulang punggung produksi telur nasional sekaligus berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal.
Risiko Dominasi Modal Besar
Budi mengingatkan masuknya investasi asing berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar dan menekan pelaku usaha kecil jika tidak diatur secara ketat.
"Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing," katanya.
Ia juga menilai kebutuhan telur untuk Program Makan Bergizi Gratis relatif kecil, sekitar 700 juta butir per tahun atau hanya 0,6 hingga 0,7 persen dari total produksi nasional.
"Program MBG seharusnya menjadi peluang untuk menyerap surplus produksi dan menstabilkan harga, bukan justru menjadi alasan untuk menambah kapasitas produksi melalui investasi baru," ujarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong penguatan koperasi peternak, kontrak pembelian jangka menengah, serta dukungan distribusi untuk menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan usaha peternak lokal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
