Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa ekosistem keuangan berkelanjutan harus menjadi kebutuhan industri, bukan sekadar tuntutan regulasi, guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan tatanan ekonomi di masa depan.
OJK Dorong Perubahan Paradigma Industri
Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK, R Joko Siswanto, menyatakan regulasi seperti Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan panduan Climate Risk Management System (CRMS) dirancang untuk mengubah paradigma pelaku industri.
Ia mengatakan, "Pihak pasar atau publik yang akan menghukum atau mengapresiasi pelaku usaha dalam menjalankan praktik-praktik berkelanjutan tersebut."
Deputi Komisioner OJK, Deden Firman Hendarsyah, menekankan pentingnya partisipasi aktif berbagai pihak dalam pengembangan keuangan berkelanjutan melalui investasi hijau maupun advokasi kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa perubahan iklim kini telah menjadi risiko ekonomi dan keuangan, bukan sekadar isu lingkungan.
Deden menyatakan, "Langkah untuk memitigasi risiko iklim bukan lagi praktik sukarela, namun kewajiban bagi industri keuangan kita."
Peran Pasar Modal dan Dampak Sosial Transisi
Deden mengingatkan bahwa proses transisi harus dilakukan secara hati-hati dengan tata kelola yang baik, karena tidak bertransisi justru berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
Ia menambahkan, "Namun, keberanian ini juga harus disertai dengan kehati-hatian dan tata kelola yang baik."
Kepala Divisi Pengembangan 2 Bursa Efek Indonesia, Ignatius Denny Wicaksono, menyebut pasar modal memiliki peran penting dalam menghubungkan investor dengan instrumen hijau.
Ia mengatakan, "Tugas kita BEI adalah menavigasi ESG Environmental, Social, Governance investment, yaitu bagaimana caranya supaya investor berinvestasi ke sektor yang lebih berkelanjutan."
Sementara itu, Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, menyoroti pentingnya aspek sosial dalam transisi keuangan berkelanjutan.
Ia menyatakan, "Transisi energi kerap mengabaikan dampak sosialnya, seperti hilangnya lapangan kerja di sektor energi dan pertambangan. Ketika kita mendorong pensiun dini PLTU, misalnya, kita perlu memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang ikut hilang."
Diskusi ini berlangsung dalam rangkaian Sustainable Finance Fest 2026 yang bertujuan meningkatkan pemahaman publik serta membuka dialog inklusif antara regulator, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
