Pantau - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sultra mencapai Rp5,3 triliun hingga 31 Maret 2026.
Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto mengatakan realisasi tersebut tumbuh signifikan sebesar 33,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
“Realisasi belanja APBN regional kita hingga akhir triwulan pertama ini sudah mencapai 25,37 persen dari total pagu yang ditetapkan,” kata Iman Widhiyanto di Kendari, Rabu.
Menurut dia, percepatan belanja negara pada awal tahun dipengaruhi kebijakan pemerintah yang tidak lagi menerapkan efisiensi anggaran seperti pada awal 2025.
Selain itu, peningkatan juga didorong penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) block grant sebesar Rp703 miliar.
Belanja Pegawai Dominasi APBN Sultra
DJPb Sultra mencatat Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp1,42 triliun.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp937,33 miliar.
Sementara itu, belanja barang tercatat Rp323,72 miliar, belanja modal Rp164,78 miliar, dan bantuan sosial Rp1,41 miliar.
Untuk penyaluran Transfer ke Daerah hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp3,91 triliun atau 28,75 persen dari total alokasi.
“Komponen TKD yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah DAK Nonfisik yang tumbuh 65,81 persen, diikuti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum,” ujar Iman.
Dana Desa Masih Mengalami Kontraksi
Meski realisasi belanja negara tumbuh positif, penyaluran Dana Desa di Sultra masih mengalami kontraksi sebesar 76,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Iman menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi keterlambatan terbitnya petunjuk teknis yang baru keluar pada Maret 2026 sehingga pencairan dana oleh desa masih berlangsung bertahap.
DJPb Sultra berharap realisasi belanja negara yang terus meningkat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi regional menuju kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi di Sulawesi Tenggara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
