Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) karena dikhawatirkan berdampak pada penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
Menurut Firman, tujuan kebijakan tersebut untuk menata tata niaga dan memperkuat hilirisasi memang baik, namun implementasinya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan petani sawit.
Ia mengaku menerima banyak keluhan dari petani sawit di berbagai daerah terkait anjloknya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu.
“Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” ungkapnya.
Firman menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menekan harga TBS di tingkat petani.
Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya penumpukan stok Crude Palm Oil (CPO) di pabrik akibat proses ekspor yang harus melalui satu pintu.
Penumpukan stok tersebut dinilai dapat mengurangi kemampuan pabrik dalam menyerap hasil panen petani.
Selain itu, muncul kekhawatiran di kalangan pelaku usaha terkait kemungkinan meningkatnya biaya distribusi dan administrasi yang dapat menekan margin perusahaan.
Menurut Firman, kondisi tersebut berpotensi mendorong penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.
Ia juga menyoroti ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan yang membuat sebagian pembeli luar negeri dan pelaku industri memilih menunggu perkembangan sebelum melakukan transaksi.
Situasi tersebut dinilai dapat memperlambat aktivitas perdagangan dan mengganggu arus ekspor sawit nasional.
“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” katanya.
Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah menerapkan masa transisi yang memadai sebelum kebijakan dijalankan secara penuh.
Ia menilai jalur ekspor yang selama ini berjalan sebaiknya tetap dibuka sementara waktu guna menghindari gangguan pada rantai pasok dan perdagangan sawit.
Firman juga meminta pemerintah memastikan transparansi terkait harga acuan, biaya layanan, dan mekanisme perdagangan yang diterapkan oleh DSI.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk menghindari persepsi negatif di kalangan petani maupun pelaku usaha.
“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan,” ujarnya.
Selain meminta evaluasi kebijakan, Firman mendorong peningkatan serapan domestik minyak sawit melalui penguatan program biodiesel dan pengembangan industri hilir sawit.
Ia menilai penguatan pasar domestik dapat menjadi penyangga ketika terjadi gangguan pada ekspor sehingga stabilitas harga nasional tetap terjaga.
“Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani,” tegasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
