Pantau - Badan Standardisasi Nasional (BSN) melaporkan serapan anggaran hingga Mei 2026 telah mencapai Rp80 miliar atau 47,31 persen dari pagu anggaran setelah pemblokiran, sekaligus melanjutkan berbagai program penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi Effyandono mengungkapkan, “Sampai dengan bulan Mei 2026 serapan anggarannya adalah 47,31 persen dari pagu setelah diblokir.”
Pagu anggaran awal BSN pada 2026 tercatat lebih dari Rp186 miliar dan setelah dilakukan pemblokiran anggaran menjadi Rp169 miliar yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program serta kegiatan lembaga tersebut.
Capaian Penyusunan Standar Nasional
Hingga akhir Mei 2026, BSN telah menetapkan 46 SNI dari target 300 SNI sepanjang tahun.
BSN juga telah melakukan kaji ulang terhadap 89 SNI dengan target tahunan sebanyak 320 SNI.
Selain itu, lembaga tersebut telah menyusun tujuh kajian standar untuk tahun 2027 yang disiapkan guna mendukung hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi nasional, mendukung program swasembada pangan, serta mendorong pengembangan energi hijau dan energi biru.
Donny menyampaikan, “Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang.”
Data BSN menunjukkan jumlah SNI aktif di Indonesia hingga akhir Mei 2026 mencapai 9.940 standar dari berbagai sektor.
Sertifikasi UMKM dan Sorotan DPR
BSN juga menjalankan program Bina UMK untuk membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi SNI sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 1.080.812 pelaku UMKM telah memperoleh sertifikasi SNI dari total sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia.
BSN turut memberikan fasilitasi ekspor kepada enam produk UMK binaan hingga akhir Mei 2026.
Donny menyatakan, “Kami juga telah memberikan fasilitasi ekspor untuk 6 produk UMK binaan hingga akhir Mei.”
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, sejumlah anggota DPR meminta BSN memberikan perhatian lebih terhadap sertifikasi UMKM dan penguatan pengawasan mutu produk.
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyoroti masih adanya pelaku UMKM yang menghadapi persoalan hukum dan belum memperoleh sertifikasi dengan mencontohkan kasus penemuan benih padi di Aceh serta pembuatan televisi bekas.
Yoyok menegaskan, “BSN ini gerbang penjaga. Untuk itu kami minta BSN turun memperhatikan pelaku UMKM.”
- Penulis :
- Leon Weldrick
