Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan sistem digitalisasi data pemerintah berpotensi menghemat anggaran negara hingga ribuan triliun rupiah melalui integrasi data dan efisiensi proses pemerintahan berbasis teknologi digital.
Luhut memperkirakan nilai penghematan yang dapat dicapai sangat besar seiring penerapan berbagai sistem digital di lingkungan pemerintahan.
Ia mengungkapkan, "Saya kira (estimasi penghematan bisa mencapai) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 (triliun)."
Digitalisasi Dorong Efisiensi dan Pengawasan
Luhut menjelaskan digitalisasi mampu menyederhanakan berbagai proses administrasi dan pengelolaan data pemerintah sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program nasional.
Ia mencontohkan penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) dalam pengelolaan sektor mineral dan batu bara.
Menurutnya, sistem tersebut mampu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap komoditas strategis nasional.
Ia mengungkapkan, "Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kita coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien."
Selain meningkatkan efisiensi, pemerintah menilai sistem digital berbasis data dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Luhut mengatakan sistem yang terintegrasi akan mempersempit peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Ia mengungkapkan, "Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi."
Perlinsos Digital Ditargetkan Nasional pada Akhir 2026
Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan mengatakan pemerintah sedang mematangkan berbagai sistem digital yang dibutuhkan masyarakat.
Salah satu program yang tengah dikembangkan adalah Perlinsos Digital yang dirancang sebagai sistem perlindungan sosial berbasis digital dan terintegrasi.
Pemerintah menargetkan implementasi Perlinsos Digital dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di tingkat nasional pada akhir 2026.
Saat ini pemerintah telah menjalankan pilot project sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital atau Digital Public Infrastructure (DPI) di sejumlah daerah untuk menguji efektivitas sistem sebelum diterapkan secara nasional.
Sebanyak 42 kabupaten dan kota telah menjadi lokasi pelaksanaan pilot project tersebut.
Masyarakat di wilayah pelaksanaan pilot project ditargetkan mulai mendaftarkan diri ke dalam sistem pada Juli 2026.
Pemerintah juga berencana memperluas pemanfaatan digitalisasi untuk berbagai program nasional lainnya termasuk transparansi data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Luhut, data yang terintegrasi akan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
Ia mengungkapkan, "(Terkait) MBG saya kira nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat."
Pemerintah menilai digitalisasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara, memperkuat transparansi data, mengurangi potensi korupsi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang terverifikasi.
- Penulis :
- Shila Glorya
