Pantau - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan akan melibatkan PT Telkom (Persero) untuk memenuhi kebutuhan server sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober atau November 2026.
Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua DEN mengatakan saat ini pemerintah masih menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang tersedia di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ia mengungkapkan, "Sementara kita masih menggunakan PDN yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tapi, sudah terpikir tadi dari kemarin-kemarin lagi, didesain oleh teman-teman untuk nanti, ya, Telkom yang kita mainkan (libatkan). Sehingga kita tidak terlibat dengan APBN. Tapi in the end nanti mungkin kita akan coba lihat."
Pelibatan Telkom dipertimbangkan agar kebutuhan infrastruktur server tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Peluncuran Nasional Ditargetkan Jangkau 541 Kabupaten
Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan mengatakan implementasi Perlinsos Digital akan dilakukan secara bertahap hingga mencakup 541 kabupaten di seluruh Indonesia.
Ia mengungkapkan, "Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional (untuk) 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen."
Peluncuran nasional tersebut direncanakan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah berharap tingkat implementasi sistem di seluruh wilayah telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen saat peluncuran nasional berlangsung.
Penerapan sistem secara menyeluruh ditargetkan dapat tercapai pada akhir tahun 2026.
Uji Coba Berjalan di 42 Kabupaten dan Kota
Perlinsos Digital merupakan sistem yang dibangun menggunakan pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk mendukung integrasi data dan layanan sosial secara nasional.
Saat ini pemerintah telah menjalankan pilot project Perlinsos Digital di 42 kabupaten dan kota yang ditetapkan sebagai lokasi uji coba.
Pemerintah menargetkan masyarakat di seluruh daerah uji coba tersebut telah menyelesaikan proses pendaftaran ke dalam sistem pada akhir Juli 2026.
Luhut mengatakan, "Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli, mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos Digital)."
Dari hasil pendaftaran di daerah uji coba, pemerintah memperkirakan jumlah masyarakat yang terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital dapat mencapai sekitar 35 juta orang.
Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan melakukan pemantauan langsung ke daerah yang sedang menjalankan pilot project Perlinsos Digital pada awal bulan depan.
Pengembangan Perlinsos Digital ditujukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial, mempercepat pelayanan perlindungan sosial, mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan, mendukung integrasi data nasional, serta mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan efisien.
- Penulis :
- Shila Glorya
