Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menjamin kerahasiaan data yang diberikan pelaku usaha dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung secara nasional mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
BPS Pastikan Data Dilindungi Undang-Undang
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia mengatakan, "Saya menjamin bahwa data yang nanti diberikan dijamin kerahasiannya, karena BPS ini sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, harus dijaga (kerahasiaan data)."
Kadarmanto menjelaskan petugas sensus telah mendapatkan pelatihan sebelum melakukan pendataan, termasuk mengenai etika serta materi yang akan disampaikan kepada responden.
Pendataan mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar yang beroperasi di berbagai lokasi seperti pusat perbelanjaan dan kawasan perkantoran.
Ia mengungkapkan, "Yang dicakup termasuk berbagai usaha dari yang mikro, kecil, menengah, sampai dengan besar, ada warung, toko, bengkel, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), sampai perusahaan besar. Yang di mal-mal, kemudian yang di kantor-kantor, di pusat-pusat perkantoran. Ini semua menjadi bagian dari gambaran ekonomi."
Data Sensus Dukung Penyusunan Kebijakan
Kadarmanto menyebut data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha.
Menurutnya, perkembangan dunia usaha akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja, kejelasan informasi pasar, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengatakan, "Partisipasi di dalam sensus sangat berarti untuk menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi, karena data 10 tahun sekali inilah yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah."
Kadarmanto menambahkan data hasil Sensus Ekonomi juga akan mendukung pengembangan Jakarta sebagai kota global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
