Pantau - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal dari kalangan BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keterlibatan pemasok lokal akan terus diperkuat melalui sinergi antara Program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Ia mengungkapkan, "Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM."
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah, yang dihadiri organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pangan Lokal Didorong Menjadi Kekuatan Ekonomi Desa
Zulkifli menilai Indonesia memiliki keragaman pangan lokal yang perlu terus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung swasembada pangan.
Ia mengatakan, "Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM."
Pemerintah mendorong kebutuhan bahan baku Program MBG dipenuhi dari hasil produksi lokal agar manfaat ekonomi tersebar lebih luas di tingkat desa.
Sinergi antara MBG dan KDMP juga dinilai dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka pasar berkelanjutan bagi komoditas lokal.
Kelestarian Lingkungan Menopang Ketahanan Pangan
Menko Pangan menegaskan ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar produktivitas sektor pangan tetap terjaga dalam jangka panjang.
Ia mengungkapkan, "Ketersediaan air, tanah yang subur, dan ekosistem yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional."
Badan Gizi Nasional mencatat sekitar 70 persen anggaran setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dialokasikan untuk pembelian bahan baku, dengan sekitar 95 persen di antaranya berasal dari produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Di Jawa Barat, keberadaan sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diperkirakan menciptakan perputaran dana sekitar Rp6 triliun per bulan di daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
