Pantau - S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil, sementara Prasasti Center for Policy Studies mengingatkan pemerintah agar merancang kebijakan yang lebih terprediksi dan konsisten dalam pelaksanaannya.
Prasasti Soroti Pentingnya Konsistensi Kebijakan
Research Director Prasasti, Adhi Nugroho Saputro, mengatakan peringkat kredit yang dipertahankan bukan berarti seluruh persoalan ekonomi telah selesai, namun juga tidak menandakan Indonesia berada dalam kondisi krisis.
“Peringkat yang dipertahankan tidak berarti persoalan selesai dan indikator yang melemah tidak otomatis berarti krisis. Yang kita hadapi adalah kombinasi keduanya. Publik perlu terbiasa membaca angka secara utuh, karena dari pembacaan yang utuh itulah respons kebijakan yang tepat bisa lahir,” ungkap Adhi.
Menurut Prasasti, afirmasi peringkat kredit dari S&P muncul di tengah beragam tekanan ekonomi, seperti defisit neraca perdagangan Mei 2026 sebesar 1,61 miliar dolar AS, kontraksi Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur ke level 46,9 pada Juni 2026, serta inflasi yang meningkat menjadi 3,34 persen.
Di sisi lain, sejumlah indikator fundamental masih menunjukkan ketahanan, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026, surplus neraca perdagangan kumulatif Januari-Mei sebesar 4,03 miliar dolar AS, cadangan devisa mencapai 145,6 miliar dolar AS, serta inflasi yang masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia.
Tekanan Ekonomi Dinilai Bersifat Sementara
Adhi menilai kondisi tersebut harus dipahami secara menyeluruh agar publik mampu membedakan tekanan jangka pendek dengan pelemahan fundamental ekonomi.
“Catatan S&P cukup terbuka. Yang menentukan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan seberapa bisa diprediksi arahnya dan seberapa konsisten pelaksanaannya. Ini pekerjaan yang bisa dikerjakan, dan hasilnya akan cepat terbaca oleh pasar,” ujarnya.
Prasasti juga menilai defisit perdagangan Mei 2026 lebih dipengaruhi kenaikan harga energi global yang menyebabkan sektor migas mengalami defisit sebesar 3,76 miliar dolar AS, sementara perdagangan nonmigas masih mencatat surplus 2,15 miliar dolar AS.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengatakan kenaikan inflasi lebih banyak dipicu faktor pasokan dan musiman dibandingkan lonjakan permintaan domestik.
“Kalau kita bedah, karakter inflasi kita lebih banyak didorong sisi pasokan dan faktor musiman, bukan karena permintaan domestik yang membludak. Inflasi inti kita tetap rendah. Jadi, tekanan harga yang muncul sifatnya sementara, bukan struktural,” kata Piter.
Terkait nilai tukar rupiah, Piter menilai tekanan lebih banyak berasal dari faktor global dan pengelolaan fiskal domestik sehingga diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan investor.
“Sumber tekanan terhadap rupiah lebih banyak berasal dari faktor nonmoneter, baik dari sisi global yang masih penuh ketidakpastian maupun dari sisi domestik, terutama pengelolaan fiskal yang menjadi sorotan lembaga pemeringkat. Ketika pemerintah mampu meyakinkan investor bahwa risiko fiskal dikelola dengan baik dan transparan, tekanan terhadap rupiah akan berkurang,” ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
