Pantau - Perkumpulan Climate Policy Initiative (CPI) menegaskan peran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sangat sentral sebagai penjaga gerbang utama dalam implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan nasional yang dijalankan melalui skema carbon offset resmi.
Peran Strategis Kementerian Kehutanan
Direktur CPI Tiza Mafira mengatakan posisi strategis Kementerian Kehutanan diperlukan karena mekanisme perdagangan karbon kehutanan telah diatur secara ketat melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.
“Peran menhut sangat sentral dan krusial sebagai gatekeeper utama,” ungkap Tiza Mafira.
Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan melakukan validasi teknis sekaligus mengawasi seluruh proyek karbon yang berjalan di lapangan.
SRUK Jaga Kredibilitas Pasar Karbon
Menurut Tiza Mafira, pengawasan yang dilakukan melalui SRUK penting untuk mencegah potensi klaim ganda (double counting) terhadap unit karbon yang dihasilkan para pengembang.
Ia menjelaskan pencegahan klaim ganda akan menjaga kredibilitas komoditas hijau sehingga meningkatkan kepercayaan pasar di tingkat domestik maupun internasional.
“Perkembangan perdagangan karbon kehutanan ke depan juga akan bergantung pada tingkat kepercayaan pasar. Hal itu akan menentukan apakah karbon hutan Indonesia mampu memperoleh harga premium di pasar,” kata dia.
CPI menilai tingkat kepercayaan pasar global terhadap unit karbon Indonesia akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai ekonomi serta peluang memperoleh harga premium di pasar karbon dunia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
