Pantau - Bank Indonesia (BI) memandang pendekatan berbasis ekosistem perlu diterapkan dalam pengembangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar korporasi besar dapat melibatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
Pendekatan Ekosistem Dinilai Jadi Kunci
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Jumat.
Destry mengatakan, "Jadi jangan hanya dilihat satu unit, tapi kita bisa melihat ekosistem dari UMKM tersebut."
Ia mencontohkan besarnya potensi UMKM yang digerakkan oleh kelompok perempuan di berbagai daerah.
Menurut Destry, sekitar 64 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan.
Destry menilai pendekatan ekosistem yang dibarengi dengan peningkatan kualitas UMKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
Pengalaman Negara Maju Jadi Acuan
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro menjelaskan pengalaman berbagai negara menunjukkan industri besar di negara-negara maju tumbuh karena didukung UMKM dan industri menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok.
Solikin mencontohkan Jepang, Jerman, dan Tiongkok sebagai negara yang membangun industri besar dengan memperkuat ekosistem UMKM.
Di Jepang dan Jerman, UMKM serta industri menengah menjadi bagian penting dari rantai pasok sektor manufaktur.
Di Tiongkok, penguatan industri besar dilakukan dengan melengkapi ekosistem UMKM melalui pengembangan ekosistem digital dan pendidikan vokasi.
Solikin menjelaskan UMKM dapat dibagi menjadi tiga level.
Level pertama merupakan UMKM yang telah memiliki kinerja baik, tetapi belum memiliki akses pemasaran yang lebih luas.
Menurut Solikin, kelompok UMKM level pertama perlu didukung tidak hanya melalui insentif pembiayaan, tetapi juga dengan menjembatani akses pasar.
Level kedua merupakan UMKM yang masih berkembang.
Kelompok UMKM level kedua perlu dibenahi dari sisi manajemen bisnis, laporan keuangan, dan berbagai aspek lainnya.
Level ketiga merupakan UMKM yang masih lemah dalam berbagai aspek.
Kelompok UMKM level ketiga memerlukan pendampingan secara intensif.
Solikin mengatakan, "Itulah tantangan kita. Kalau bicara esensinya, jawabannya adalah ekosistem. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa yang dibangun adalah ekosistem. Kita tidak bisa mengembangkan UMKM secara sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah ekosistem end-to-end."
BI Perkuat Dukungan Melalui Berbagai Program
Solikin menambahkan BI memiliki sejumlah kebijakan untuk mendukung UMKM melalui kebijakan makroprudensial.
Kebijakan tersebut antara lain Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
BI juga menerapkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Solikin mengatakan, "Kedua kebijakan ini sejalan dengan upaya BI yang pro-growth, tetapi juga berkualitas."
Selain melalui kebijakan, BI memiliki sekitar 3.000 UMKM binaan.
Sekitar 20 persen dari UMKM binaan BI telah berorientasi ekspor.
BI juga menyelenggarakan Program Intermediasi Percepatan Indonesia (PINISI).
Program PINISI membuka kesempatan bagi pelaku usaha dari sisi permintaan dan penawaran.
Program tersebut dilaksanakan melalui policy dialogue.
Program tersebut juga mencakup business matching.
Selain itu, PINISI dijalankan melalui berbagai kegiatan rutin lainnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
