Pantau - Beragam perkembangan sektor ekonomi mewarnai pemberitaan pada Minggu (2/8), mulai dari jadwal penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua, peluang investasi Indonesia, insentif kendaraan listrik, penguatan ekspor UMKM ke Jepang, hingga progres pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bantuan Beras dan Investasi Jadi Sorotan
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan 997,2 ribu ton bantuan pangan beras tahap kedua kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat mulai 17 Agustus 2026.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan penyaluran bantuan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menilai Indonesia tetap menjadi tujuan menarik bagi investor di tengah dinamika ekonomi global karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, dan peluang pembangunan yang masih besar.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai insentif kendaraan listrik yang difokuskan pada kendaraan nasional dapat mendorong pengembangan industri otomotif sekaligus mempercepat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.
Ekspor UMKM dan Pembangunan IKN Berlanjut
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus memperkuat ekspor produk pertanian dan UMKM ke Jepang melalui kolaborasi strategis untuk memperluas akses pasar produk unggulan nasional.
Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati mengatakan Jepang merupakan pasar strategis dengan permintaan tinggi terhadap produk pertanian berkualitas dan ramah lingkungan.
Sementara itu, pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di kawasan yudikatif Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN telah mencapai progres fisik sebesar 12,41 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, "Kawasan yudikatif IKN mulai resmi dibangun pada Desember 2025, dalam pembangunan konstruksi tahap dua."
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan yudikatif di IKN untuk mendukung operasional lembaga peradilan di ibu kota negara baru.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
