Pantau - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong pengembangan energi laut atau ocean energy di Indonesia segera beralih dari tahap perencanaan menuju implementasi dengan memanfaatkan potensi arus laut, gelombang, dan pasang surut sebagai sumber energi bersih.
Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani mengatakan energi laut telah masuk dalam tahap perencanaan untuk mendukung pencapaian target bauran energi nasional dan mulai diperhitungkan sebagai salah satu sumber energi pada 2030.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga telah memiliki sejumlah penelitian mengenai potensi dan pengembangan energi laut.
DEN kini mendorong hasil penelitian tersebut dilanjutkan menuju tahap implementasi, salah satunya dengan menarik investor untuk terlibat dalam pengembangan proyek energi laut.
"Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) punya penelitian dan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) juga punya penelitian. Nah inilah yang kami coba dorong masuknya investor," ujar Sripeni saat ditemui usai sosialisasi Kebijakan Energi Nasional di Universitas Mataram (Unram), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Pemerintah Didorong Bangun Proyek Percontohan
Sripeni menilai pemerintah perlu mendorong pembangunan proyek percontohan sebagai langkah awal untuk menguji dan mengembangkan teknologi pembangkit energi laut di Indonesia.
Menurut dia, aspek keekonomian seharusnya tidak menjadi pertimbangan utama dalam tahap awal proyek percontohan karena pengembangan teknologi baru membutuhkan proses panjang dan investasi awal yang relatif besar.
"Soal keekonomian menjadi masalah. Tetapi kalau untuk piloting, menurut saya memang pemerintah harus mendorong keekonomian jangan dinomorsatukan dulu," kata Sripeni.
Pemerintah dinilai perlu memberikan ruang bagi proyek percontohan agar teknologi pembangkit energi laut beserta model pengembangannya dapat diuji dan terus disempurnakan sebelum diterapkan secara lebih luas.
Salah satu tantangan pengembangan energi laut pernah muncul dalam rencana proyek di Selat Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang akhirnya batal karena terkendala keekonomian.
Proyek tersebut membutuhkan pembangunan jembatan sebagai tempat pemasangan perangkat pembangkit energi laut, tetapi biaya pembangunan jembatan ternyata jauh lebih mahal dibandingkan perangkat pembangkit itu sendiri.
Kondisi tersebut menyebabkan proyek energi laut di Selat Larantuka dinilai tidak layak secara ekonomi dan menunjukkan pentingnya pendekatan yang tepat sejak tahap awal pengembangan.
Pemilihan lokasi, jenis teknologi, dan kebutuhan infrastruktur pendukung menjadi sejumlah aspek yang harus diperhitungkan agar biaya keseluruhan proyek tidak membengkak.
Selat Dinilai Potensial, Investasi Masih Tinggi
Wilayah selat menjadi salah satu lokasi potensial untuk pengembangan energi laut karena arus cenderung semakin kuat ketika melewati perairan yang sempit.
Namun, pembangunan pembangkit di kawasan selat juga harus mempertimbangkan aktivitas pelayaran dan keberadaan berbagai infrastruktur bawah laut sebelum lokasi proyek ditentukan.
Sripeni mengakui investasi pengembangan energi laut saat ini masih relatif tinggi, tetapi Indonesia memiliki keunggulan geografis dengan sekitar 17.500 pulau dan sekitar dua pertiga wilayahnya berupa laut.
Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber energi bersih sekaligus alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil di tengah masih berlangsungnya impor bahan bakar minyak.
Teknologi pemanfaatan energi laut bukan teknologi yang sepenuhnya baru karena telah digunakan di sejumlah negara, termasuk Inggris.
Saat ini, biaya pembangkitan energi laut disebut masih berkisar 15 hingga 20 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh), sedangkan kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (CapEx) masih tergolong tinggi.
"Kami mendorong pemanfaatan energi laut meski mahal di CapEx, tetapi itu adalah energi bersih," pungkas Sripeni.
- Penulis :
- Arian Mesa
