Pantau - Pemerintah Aceh mengusulkan minyak nilam Aceh ditetapkan sebagai komoditas dalam Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai upaya memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ribuan petani nilam.
Usulan tersebut disampaikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI melalui proposal yang diserahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh T Adi Darma.
"Ini bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melindungi dan sekaligus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani nilam," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi di Banda Aceh, Jumat.
Pemerintah Aceh Kawal Penetapan Minyak Nilam
Proposal pengusulan tersebut diterima Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti Diah Sandita Arisanti di Jakarta, Kamis (20/8).
Penyerahan proposal turut disaksikan Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI Metty Kusmayantie.
Nurlis mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah memerintahkan Disperindag Aceh untuk terus mengawal proses penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG.
Pemerintah Aceh berharap Bappebti segera memberikan persetujuan agar skema SRG dapat dimanfaatkan petani dan pelaku usaha nilam.
"Semoga Bappebti segera menetapkan minyak nilam sebagai komoditas SRG. Ini menyangkut hajat hidup ribuan petani nilam di Aceh," ujarnya.
Menurut Nurlis, minyak nilam merupakan salah satu komoditas unggulan Aceh yang memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat.
Ekosistem komoditas minyak nilam di Aceh juga dinilai sudah lengkap dan siap diintegrasikan ke dalam skema Sistem Resi Gudang.
Pemerintah Aceh menilai instrumen SRG telah dinantikan petani dan pelaku usaha karena dapat menjadi salah satu penyangga ekonomi mereka.
"Instrumen ini sangat dinantikan petani dan para pelaku usaha sebagai penyangga utama ekonomi mereka. Inilah wujud tugas kita dalam melindungi petani melalui instrumen yang ada," kata Nurlis.
Bappebti Targetkan SRG Nilam Bisa Berjalan Akhir Tahun
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG Bappebti Diah Sandita Arisanti mengapresiasi inisiatif Pemerintah Aceh dan menyatakan komitmen untuk bergerak cepat menindaklanjuti usulan tersebut.
"Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa dijalankan," katanya.
Kementerian UMKM turut mendukung pengembangan ekosistem komoditas nilam, termasuk di Aceh, melalui pendampingan khusus terhadap pelaku usaha.
Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI Metty Kusmayantie mengatakan dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Razma Agro Jayana sebagai Holding UMKM Nilam Aceh.
Kementerian UMKM juga memfasilitasi penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung ekosistem usaha nilam.
Kolaborasi Pemerintah Aceh, Bappebti, dan Kementerian UMKM diharapkan dapat mempercepat penerapan Sistem Resi Gudang bagi komoditas minyak nilam Aceh.
"Ini ibarat gayung bersambut, kami berharap Program SRG ini dapat segera terealisasi," demikian Metty Kusmayantie.
- Penulis :
- Arian Mesa
