Pantau - Pemerintah dan DPR RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, serta sejumlah indikator pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan, pandangan, dan saran yang disampaikan selama proses pembahasan.
Pemerintah juga akan mempedomani kesepakatan bersama DPR sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan dan penyusunan arsitektur RAPBN 2027.
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6 Persen
Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 sebesar 6,0 persen secara tahunan.
Target inflasi pada periode yang sama ditetapkan sebesar 2,5 persen secara tahunan.
Asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 disepakati sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Sementara itu, asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen.
Selain asumsi ekonomi makro, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah sasaran serta indikator pembangunan yang akan menjadi acuan pada 2027.
Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada rentang 6,0 hingga 6,5 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berkisar 4,30 hingga 4,87 persen.
Indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575 dan indeks kesejahteraan petani ditetapkan sebesar 0,8083.
Indeks nilai tukar petani ditargetkan berada pada rentang 126 hingga 128, sedangkan indeks nilai tukar nelayan ditargetkan berkisar 106 hingga 110.
Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.
Pemerintah dan DPR juga menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027.
Pendapatan Nasional Bruto atau GNI per kapita ditargetkan berada pada kisaran 5.800 hingga 5.840 dolar AS atau setara Rp98,54 juta hingga Rp99,22 juta.
Adapun indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan mencapai 76,84.
Target Kemiskinan Ekstrem dan Rasio Gini Berubah
Berbagai indikator pembangunan yang disepakati tersebut masih berada dalam rentang yang sama dengan target yang sebelumnya dicantumkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, kecuali target kemiskinan ekstrem dan rasio gini.
Target tingkat kemiskinan ekstrem yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0 persen diubah menjadi rentang 0 hingga 0,5 persen setelah pembahasan pemerintah bersama DPR.
Perubahan juga dilakukan terhadap target indeks rasio gini yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan.
Target rasio gini yang sebelumnya berada pada kisaran 0,362 hingga 0,367 disepakati menjadi 0,360 hingga 0,365.
Purbaya Apresiasi Pembahasan Bersama DPR
Purbaya menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas dukungan selama rangkaian pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027.
Menurut Purbaya, rangkaian pembahasan berlangsung secara dinamis dan konstruktif serta menghasilkan komitmen kuat untuk mendorong kebijakan fiskal 2027 semakin efektif.
Arah kebijakan fiskal tersebut ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” kata Purbaya.
- Penulis :
- Arian Mesa
