HOME  ⁄  Ekonomi

BRI Siap Jalankan Arahan Prabowo untuk Perluas Kepemilikan Rekening Masyarakat

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

BRI Siap Jalankan Arahan Prabowo untuk Perluas Kepemilikan Rekening Masyarakat
Foto: Dukung Arahan Presiden Prabowo, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan Masyarakat Indonesia

Pantau - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan siap mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan dan sejumlah bank, termasuk BRI, mempersiapkan rekening untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam implementasinya, pemerintah mempersiapkan pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang direncanakan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk dalam ekosistem sistem pembayaran.

Penggunaan QRIS turut dipersiapkan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ekosistem transaksi digital sekaligus meningkatkan inklusi keuangan nasional.

BRI Siapkan Infrastruktur untuk Perluas Akses Perbankan

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan akan berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan implementasi arahan Presiden tersebut.

"BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan," kata Hery.

Menurut Hery, perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Semakin banyak masyarakat yang terkoneksi dengan sistem perbankan dinilai dapat membuat berbagai program pemerintah ke depan disalurkan secara lebih cepat, transparan, dan efisien.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa berbagai program pemerintah ke depan dapat disalurkan melalui rekening yang dipersiapkan bagi masyarakat.

Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan dalam rapat tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen.

Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BRI menyatakan memiliki kapabilitas serta infrastruktur untuk mendukung perluasan akses layanan keuangan hingga ke berbagai wilayah Indonesia.

Hingga akhir triwulan II 2026, BRI tercatat memiliki 131 juta nasabah individual dan didukung 7.377 unit jaringan kantor.

BRI juga memiliki sekitar 637 ribu kanal elektronik atau e-channel serta sekitar 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa.

Dari sisi layanan digital, super app BRImo telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna hingga triwulan II 2026.

Kombinasi jaringan kantor, BRILink Agen, e-channel, dan BRImo menjadi kekuatan BRI untuk memperluas jangkauan layanan, termasuk kepada masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kantor bank maupun layanan keuangan formal.

"BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkap Hery.

Rekening Didorong Jadi Pintu Masuk Ekosistem Keuangan

Hery mengatakan perluasan akses layanan perbankan perlu dibarengi edukasi dan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan serta semakin terbiasa menggunakan transaksi digital.

Kepemilikan rekening diharapkan tidak berhenti pada pembukaan rekening, tetapi menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang lebih luas.

Layanan tersebut mencakup transaksi dan pembayaran, menabung, hingga menerima penyaluran berbagai program pemerintah.

Pada tahap berikutnya, masyarakat juga diharapkan memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta profil masing-masing nasabah.

Hery menilai perluasan kepemilikan rekening juga memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi kerakyatan karena semakin banyak masyarakat yang masuk dalam ekosistem keuangan formal, semakin besar peluang membangun aktivitas ekonomi yang inklusif dan terdigitalisasi.

Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, rekening perbankan tidak hanya menjadi sarana menyimpan dana, tetapi juga dapat membentuk rekam jejak transaksi yang pada akhirnya mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.

Pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS juga dinilai dapat semakin mengintegrasikan masyarakat dan pelaku UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital.

Pemerintah menyampaikan QRIS menjadi salah satu instrumen yang dipersiapkan untuk mengoptimalkan peningkatan inklusi keuangan nasional.

"BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan," kata Hery.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026