Pantau - Pemerintah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026 atau setara 60,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus sudah Rp506 triliun,” kata Suahasil.
Pembiayaan utang tersebut terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp527,4 triliun atau mencapai 66 persen dari target APBN senilai Rp799,5 triliun.
Pemerintah Sebut Pembiayaan Utang Sesuai Rencana
Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp21,4 triliun atau setara negatif 65,5 persen dibandingkan pagu pembiayaan pinjaman dalam APBN 2026 sebesar Rp32,7 triliun.
Pemerintah menyatakan pembiayaan utang dikelola secara terukur dengan memperhatikan kondisi kas dan dinamika pasar keuangan.
Suahasil menyebut realisasi pembiayaan utang hingga Agustus masih sesuai dengan desain APBN yang telah disiapkan pemerintah.
“Agustus ini on-track, sesuai dengan rencana APBN. Kami perhatikan terus ke depannya dan akan kami laporkan terus,” ujarnya.
Pengelolaan pembiayaan juga dilakukan melalui langkah antisipatif serta active cash and debt management untuk menjaga kecukupan likuiditas pemerintah.
Pemerintah menyatakan pemenuhan target pembiayaan mempertimbangkan efisiensi biaya dana, mitigasi risiko, dan tata kelola serta menjaga indikator utang pada level yang dinilai aman.
APBN Defisit Rp240,1 Triliun
APBN hingga 31 Agustus 2026 mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.055,6 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun.
Pada periode yang sama, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp154 triliun.
Pemerintah menyatakan perkembangan pembiayaan utang akan terus dipantau dan dilaporkan secara berkala seiring pelaksanaan APBN 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
